jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berani menangkap mafia besar di balik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sebab, Benny menilai proses hukum belum menyentuh para mafia besar.
BACA JUGA: Hasto PDIP Puji Kepala BP2MI Pakai Kata Pemimpin yang Tegas
Akibatnya, pemicu kasus TPPO dengan berbagai modus terus memakan korban, bahkan mahasiswa.
"Tetapi boleh dong saya memberi message kepada pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip Selasa (4/6).
BACA JUGA: Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Kepala BP2MI Cari Solusi Masalah Penempatan Calon PMI
Lebih lanjut, Benny mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar atau otak kejahatannya berkomplotan degan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara.
"Seperti oknum aparat penegak hukum atau APH," ungkap Benny.
Benny menegaskan negara tidak boleh kalah dengan mafia TPPO dan oknum APH yang melindungi para mafia tersebut. Dia menekankan negara harus hadir untuk melindungi warganya.
"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," tuturnya.
Agar terhindar jadi korban, BP2MI mengharuskan para sivitas akademika perlu memperhatikan penawaran, hingga alur penempatan kerja diberikan kaki tangan mafia TPPO.
"Dalam hal dokumen misalnya penempatan kerja di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja, sementara bila ilegal dokumen digunakan berkedok visa umrah dan visa turis," ucap Benny.
Selain itu, lanjut Benny, para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, bahkan prosedur pemberangkatan dilakukan secara cepat, hingga menanggung seluruh biaya.
"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ujarnya.
Benny menuturkan BP2MI memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi, hal ini yang perlu dipastikan para sivitas akademika saat mendapatkan tawaran pekerjaan.
Modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri, padahal LPK tak memiliki kewenangan penempatan.
"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," tuturnya.
BP2MI menyebut sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah.
"Para sivitas akademika sudah mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat, agar makin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO," pungkas Benny.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul