BPH Migas: Masyarakat Kalangan Mampu Seharusnya Gunakan BBM Nonsubsidi

Jumat, 10 Februari 2023 – 00:23 WIB
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengingatkan masyarakat kalangan mampu dan kaya seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan pemerintah saat ini terus menyediakan bantuan energi untuk masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran.

BACA JUGA: BPH Migas Berharap Revisi Perpres 191/2014 Segera Terbit

Sebab, kata dia, pemerintah masih menggunakan mekanisme subsidi terbuka dalam pendistribusinya.

"Mekanisme terbuka membuat subsidi diberikan kepada produknya, dalam hal ini BBM," kata dia dalam siaran persnya, Kamis (9/2).

BACA JUGA: Pengumuman Penting dari BPH Migas selama Periode Lebaran 2022

Saleh mengatakan setiap orang memiliki kemampuan untuk mengakses subsidi yang ditujukan bagi kalangan tidak mampu dan miskin ini.

"Saya mengingatkan masyarakat kalangan mampu dan kaya seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi," tuturnya.

BACA JUGA: BPH Migas Diminta Bertindak Cepat Atasi Kelangkaan BBM Subsidi

Sebab, tugas berat Pertamina tidak hanya menyalurkan subsidi saja, tetapi juga memastikan ketersediaan BBM di seluruh Indonesia.

"Bayangkan bagaimana kita harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh NKRI yang sangat kompleks, infrastrukturnya sangat kompleks, transportasi laut, darat dan sebagainya padahal harganya terjangkau," katanya.

Untuk itu, saat ini pemerintah tengah mendata kendaraan dalam rangka pengendalian distribusi BBM bersubsidi.

Dalam pengendalian BBM bersubsidi, Pertamina menguji coba pembelian Solar subsidi dengan menggunakan QR Code.

Saleh mengimbau masyarakat untuk mendukung program ini.

Pasalya, program subsidi tepat bertujuan memastikan mereka yang berhak mendapatkan subsidi bisa menerima manfaatnya.

"Jangan sampai kalangan mampu dan kaya justru lebih menikmati subsidi energi tersebut," tegas Saleh.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, 80 persen Pertalite dinikmati masyarakat mampu dan 89 persen Solar bersubsidi dinikmati dunia usaha dan masyarakat mampu.

"Untuk mengatasi hal ini, sistem digitalisasi menuju ke arah subsidi tertutup ini harus kita support," ujar Saleh. (ddy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelangkaan Solar Terjadi, Komisi VII Sentil Pertamina hingga BPH Migas


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler