jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah perbaikan pelayanan akan dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Imbasnya, besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diperkirakan naik cukup besar.
Kekhawatiran itu muncul lantaran belum ada kepastian pembahasan tentang BPIH 2015 dengan pihak DPR hingga kini.
BACA JUGA: Pilkada Serentak Mundur Desember
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) M. A. Fachir di Jakarta, kemarin (11/12).
"Perbaikan ini tentu memerlukan cost yang tentu akan berpengaruh pada BPIH. Tapi kita harapkan tidak, pemerintah akan berupaya untuk tidak membebani jamaah," ujarnya.
BACA JUGA: Politik Burung Unta di Partai Golkar
Lebih jauh, Lukman memaparkan skenario perbaikan pelayanan yang akan dilakukan oleh pihaknya. Pertama, masalah ketering untuk jamaah haji Indonesia (JHI) saat berada di Mekkah. Lukman menuturkan, selama ini para jamaah hanya mendapat katering saat di Madinah.
Hal ini akan diubah pada pelaksanaan haji tahun depan. "Selain karena aspirasi dari jamaah, ini juga merupakan ketentuan yang diajukan oleh pihak Saudi dalam pemberlakuan E-Hajj tahun depan," urainya.
BACA JUGA: Demokrat: Figur Ketum ya Pak SBY
Dengan ditambahnya komponen pelayanan ini, lanjut dia, otomatis akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Terlebih, para JHI berada di Mekkah dalam kurun waktu cukup lama, yakni 3-4 minggu.
Skenario kedua, Kemenag berencana akan menambah fasilitas air conditioner (Ac) di seluruh tenda yang digunakan JHI saat wukuf di Arafah. Upaya ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari refleksi penyelenggaraan haji sebelumnya. Yakni, tidak meratanya AC dan pendingin ruangan dalam tenda yang membuat banyak JHI yang jatuh sakit akibat suhu panas saat di Arofah.
"Minimal kipas anginlah kita pasang semua," ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penggantian karpet yang biasa digunakan di tenda.
Seluruh rencana itu diakuinya belum masuk dalam komponen pengeluaran haji. Karenanya, ia berharap bisa melakukan pembahasan dengan para wakil rakyat di DPR segera. Mengingat, hingga kini para wakil rakyat itu masih terjebak dalam konflik internal mereka.
"Ini harus dibicarakan dengan DPR. Apakah biaya-biaya akan diambil dari sumber lain, biaya optimalisasi atau living cost yang selama ini mereka dapatkan. Kita harap Januari 2015 sudah bisa dibahas," ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sembari menunggu DPR, Lukman mengatakan telah membentuk tim khusus BPIH 2015. Tim ditugaskan untuk melakukan survey harga terkait kebutuhan penyelanggaraan ibadah haji 2015. Seperti urusan pemondokan, ketering dan lainnya. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Jonan Berambisi Kalahkan Bupati Banyuwangi
Redaktur : Tim Redaksi