jpnn.com, BULELENG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai Desa Adat Bangkala di Bali sangat menarik untuk dikaji lantaran memiliki fenomena yang sangat jarang ditemukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan dan keadilan.
Hal ini disampaikan saat BPIP mengunjungi desa adat tersebut yang berada di wilayah Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kamis (2/3).
BACA JUGA: Kepala BPIP Yudian Ajak Mahasiswa di Lombok Pertahankan Persatuan dan Kesatuan NKRI
Kunjungan kerja yang dipimpin Sekretaris Ketua Dewan Pengarah BPIP Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tanaya ini sebagai upaya menggali butir-butir Pancasila untuk mengidentifikasi kebijakan dan program serta kegiatan pemerintah daerah, khususnya Bali.
BACA JUGA: BPIP Bersama Pemprov Babel Perkuat Gotong Royong Internalisasi Nilai-nilai Pancasila
“Desa ini terbilang istimewa, karena dari sekitar dua ribu penduduk, dua persen di antaranya merupakan penduduk tunawicara, tunarungu dan tunanetra atau 'kolok'. 'Kolok' ini adalah istilah bahasa isyarat yang digunakan masyarakat setempat," kata Wisnu.
Warga yang mengalami tunarungu, tunawicara dan tunanetra mulai usia dari anak-anak, dewasa sampai lanjut usia.
Untuk melancarkan komunikasi di dalam lingkungan masyarakat, pemerintah desa membuat suatu kebijakan, yaitu memberikan pendidikan bahasa isyarat kepada pelajar dan masyarakat.
Menurutnya, adanya tindakan tersebut, masyarakat telah mengamalkan sikap inklusi, yaitu sikap bagaimana mayoritas mempedulikan atau mengikutsertakan minoritas.
"Ketika mayoritas mempedulikan minoritas, maka setiap pihak akan beruntung dan terciptalah harmonisasi dalam suatu lingkungan," ujar Wisnu.
Pada kesempatan yanga sama, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila Irene Camelyn Sinaga menambahkan Desa Adat Bangkala sangat menarik untuk dikaji.
“Mereka memiliki hak yang sama, mereka menganggap bahwa kewajibanlah yang namanya persatuan itu, ini harus diresapi oleh kita," kata Irene.
Masyarakat desa dengan keterbatasannya tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk bisa setara dengan masyarakat normal lainnya, seperti dengan seni, musik, olahraga, bahkan pendidikan.
“Tujuan lain yang diharapkan adalah memberikan penguatan ideologi Pancasila di pemerintah daerah. Selain itu, juga akan melakukan pemetaan pengkajian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya," terangnya.
Irene mengaku outcome dalam kunjungan lapangan ini akan menjadi dokumen laporan pembelajaran pembuatan pengkajian ilmiah dan penguatan proses pengkajian implementasi Pancasila.
“Kami juga harapkan daerah ini menjadi contoh bagi lainnya yang memiliki keragaman atau perbedaan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bangkala I Made Astika mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang sudah mengunjungi daerahnya.
Dia menjelaskan belum diketahui pasti asal-usul sejarah turun-temurunnya kelainan kepada sejumlah masyarakat tersebut.
Dia menegaskan tidak pernah menyalahkan sejarah, tetapi bagaimana ke depan untuk membuat kebijakan supaya masyarakatnya terus hidup berdampingan dan hidup sejahtera.
“Meski memiliki hak yang sama, tetapi mereka tidak memiliki kewajiban yang sama, seperti tidak diminta iuran atau diberikan beban lainnya. Justru mereka diproritaskan, seperti bantuan-bantuan dari pemerintah dan lainnya," kata Kades Bangkala.
Dalam kunjungannya, BPIP juga memberikan komik Pancasila kepada murid SDN 2 Bangkala dan cenderamata kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga hadir Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Samuel Wattimena, Ketua Umum AGPPKnI Unro, dan Budayawan Ngatawi Al-Zastrow.
Selain itu juga hadir Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya atau Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Idris Hemay. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi