jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melanjutkan kerja samanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setiabudi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo ini merupakan perpanjangan ke-4 sejak keduanya mulai bersinergi pada 2013.
BACA JUGA: Tindak Perusahaan Penunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan SKK ke Kejaksaan
Dirjen Teguh mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan yang kala itu menjadi lembaga pertama yang memanfaatkan data kependudukan milik Dirjen Dukcapil.
BPJS Ketenagakerjaan juga tercatat memiliki akses yang sangat besar.
BACA JUGA: Ditjen Kebudayaan Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Pelaku Budaya
Dia menyebut dalam kurun waktu 10 hari terakhir saja, rata-rata aksesnya per hari bisa menyentuh 240 ribu.
“Kami juga mengapresiasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah lembaga pengguna pertama yang bekerja sama dengan Dirjen dukcapil sejak tahun 2013. Bukan hanya menjadi yang pertama, tetapi juga menjadi salah satu lembaga pengguna yang aksesnya sungguh sangat besar," ujar Dirjen Teguh.
BACA JUGA: Wamenaker Afriansyah Noor Paparkan Pentingnya jadi Peserta Jaminan Sosial Program JHT
Dia menegaskan pihak Ditjen Dukcapil juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada lembaga pengguna, utamanya BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan saat ini sudah semakin banyak pekerja yang merasakan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai kanal, mulai dari fisik di Kantor Cabang, layanan berbasis web (Lapak Asik) dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), di mana seluruhnya memanfaatkan akses data Dukcapil.
“JMO saja saat ini sudah memanfaatkan layanan Face Recognition Dukcapil dengan jumlah akses di tahun 2024 sebesar 2,1 juta. Ini rasanya sebuah kolaborasi yang sangat baik karena tujuan akhir kita tentu saja adalah bagaimana kita bisa punya manfaat bagi para pekerja," ungkap Anggoro.
Dalam perjanjian kerja sama terbaru ini, keduanya sepakat untuk mengembangkan kolaborasinya melalui pemanfaatan data Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Harapannya memang sinergi ini terus berjalan dengan baik, salah satunya dengan kolaborasi pemanfaatan layanan IKD yang memang kita juga harapkan mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran yang pada saat ini di era transformasi digital rasanya menjadi sebuah keharusan," terang Anggoro.
Tak hanya kemudahan layanan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar pemanfaatan data Dukcapil untuk perluasan kepesertaan, khususnya untuk menggaet para pekerja di sektor informal yang jumlah potensinya masih sangat besar.
“Pada akhirnya kita memang mengharapkan, selain kemudahan layanan, juga bisa melakukan penetrasi kepesertaan yang tinggi di sektor informal. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada dukungan dari Dukcapil. Dengan demikian diharapkan agar seluruh pekerja bisa terlindungi dan sejahtera," ujar Anggoro. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi