jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru tanah air dengan tetap mengusung tema 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC.
Lompatan besar ini dilakukan untuk mendorong terwujudkan target BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2026 yang mampu 70 juta pekerja dari jumlah peserta aktif saat ini yang mencapai 36 juta pekerja.
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Gercep Daftarkan 100 Ribu Pekerja Rentan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Cara ini dinilai tepat, karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo beserta seluruh jajarannya me-launching kampanye ini secara simbolis dengan memukul alu lesung bersama dengan seluruh stakeholder yang hadir.
BACA JUGA: Menko Muhadjir Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan di Lampung Utara, Ini Pesannya
Mereka yang hadir, antara lain Sekretaris Disnaker DKI Jakarta Hedy Wijaya, Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti, Bhabinkamtibmas Pekayon Jaya Aiptu Muhtar Yahya Gunawan, Kepala Desa Mekarsari Nasiah, Kepala Desa Hambalang Wawang Sudarwan serta Bumdes Desa Pangarengan Hasan Basri.
Kegiatan ini juga diikuti secara serentak oleh 10 wilayah lainnya di seluruh Indonesia, Kamis (6/7).
Anggoro menegaskan BPJS Ketenagakerjaan saat ini tengah fokus menggarap sektor BPU yang sebagian besar berada di ekosistem desa.
“Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan," kata Anggoro.
Dia menyebutkan berdasarkan data menunjukkan 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa.
"Sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyuguhkan sebuah aksi teatrikal yang menceritakan berbagai risiko yang setiap harinya mengancam para pekerja.
Mulai dari risiko kecelakaan kerja, kematian dan kesulitan finansial saat memasuki hari tuanya.
Adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tentu menjadi sebuah solusi agar para pekerja bisa kerja keras bebas cemas.
"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," papar Anggoro.
Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa, mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai.
Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan Pemprov DKI Jakarta.
Sejalan dengan itu, Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti menyebut bahwa kepolisian tentunya mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa maupun kelurahan.
“Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalau kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat,” terang AKP Puji.
Seperti yang diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp 36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program, yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan homecare.
Jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi maksimal Rp 174 juta.
Sementara untuk program JHT yang bersifat tabungan, dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera.
Karena itu, lanjut Anggoro, meski sudah tidak bekerja, mereka dapat tetap hidup dengan layak.
Hal ini secara tidak langsung turut menekan pertumbuhan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa.
Antara lain melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), kantor cabang, agen perisai dan perbankan, kantor pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.
Mengakhiri proses launching tersebut, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi yang bertujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh direksi dan seluruh jajaran," terang Yayat.
Tujuannya, lanjut dia, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai.
"Karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal, tetapi juga di sektor informal,” pungkas Yayat. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi