jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan lembaga janinan kesehatan itu pernah kesulitan membayar rumah sakit.
Hal itu membuat BPJS pernah berurusan dengan perbankan agar rumah sakit rekanan dapat terbayar.
BACA JUGA: Wow, Pendapatan Iuran BPJS 2022 Capai Rp 144 Triliun
"Rumah sakit kita bayar, dan BPJS pernah kesulitan bayar dulu, akhirnya kita ke bank untuk bisa bayar (rumah sakit)," kata Ali dalam acara Diskusi Publik dengan Tema “Outlook JKN: Satu Dekade Jaminan Kesehatan Nasional, Sudahkah Sesuai Harapan?” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Ali menuturkan dana yang didapat dari perbankan untuk membayar rumah sakit lantaran keuangan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit.
BACA JUGA: Awas, RUU Kesehatan Berpotensi Mengancam Independensi BPJS
Bahkan, sejak BPJS Kesehatan dibentuk baru beberapa tahun belakangan ini baru mengalami surplus.
Menurut dia, ada dua faktor yang menyebabkan keuangan BPJS Kesehatan mengalami surplus yaitu faktor internal dan eksternal.
BACA JUGA: Ali Ghufron Sebut Orang Kaya Enggak Bikin BPJS Bangkrut
Ali menjelaskan faktor internal itu ialah ucap BPJS Kesehatan melakukan terobosan besar-besaran, sekaligus mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten.
Sementara faktor eksternal justru datang dari peserta BPJS Kesehatan.
"Orang-orang Indonesia itu kalau ditanya sukanya negatif, kalau ditanya anda positif atau negatif, ya, lebih baik hasil periksanya negatif karena kalau positif menjadi persoalan," ujarnya.
Ali juga menjelaskan membaiknya keuangan BPJS Kesehatan berdampak terhadap skema pembayaran terhadap rumah sakit rekanan BPJS Kesehatan.
Dia menyebutkan agar cash flow rumah sakit terus berjalan BPJS Kesehatan bahkan membayar uang muka bagi rumah sakit rekanan.
"Biar pelayanannya bagus, kita berikan uang muka. Dengan membaiknya keuangan tadi tentunya tantangan-tantangan berikutnya banyak sekali," ucapnya.
Ali juga menyebutkan di 2022, BPJS Kesehatan bahkan mencatatkan pendapatan mencapai Rp 144 triliun.
"Mengenai keuangan bayangkan dulu satu tahun itu Rp40,7 triliun, kemudian meningkat secara tajam sekarang di tahun 2022, ini unaudited Rp144 triliun," pungkas Ali.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra