BPK Kesulitan Periksa Pejabat Kemdikbud

Terkait Kisruh Penyelenggaraan UN

Kamis, 25 April 2013 – 16:25 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rizal Djalil mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audit atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA dan SMP yang diwarnai banyak kekisruhan. Hanya saja, tim auditor BPK masih menemui kesulitan untuk meminta keterangan para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menangani pelaksanaan UN .

"BPK sedang melakukan audit terhaadap pelaksanaan UN. Memang ada kendala, kita sulit komunikasi dengan para pejabat Kemdikbud karena mereka pada fokus di lapangan, gak apa-apa," kata Rizal saat konferensi pers di kantornya, Kamis (25/4).

Karenanya, lanjut Rizal, maka BPK telah menjaadwalkan kembali pemeriksaan terhadap pejabat Kemdikbud pada pekan depan. Menurutnya, dari temuan awal BPK dalam hal penyelenggaraan UN diketahui bahwa total anggaran pelaksanaan UN SMA/SMP 2013 menelan APBN sebesar Rp 644.246.827.000.

Dari angka itu, anggaran yang disediakan untuk penggandaan dan distribusi soal UN tingkat SMA/SMP 2013 hanya Rp120,5 miliar.  Namun penggandaan dan distribusi soal UN SMA/SMP yang dipusatkan di Kemdikbud itu mengalami keterlambatan sehingga UN di sejumlah provinsi mengalami penundaan.

Sedangkan untuk UN tingkat SD, anggaran yang disediakan untuk penggandaan dan distribusi soal sebesar Rp 85,5 miliar.  Penggandaan dan distribusi soal UN SD ini dilakukan oleh masing-masing provinsi, dan selama ini tidak ada masalah keterlambatan.

"Nah, teman-teman liat, kenapa SD tidak masalah, karena sudah diserahkan ke provinsi," tegas Rizal Djalil.(Fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ujian Nasional di Balik Penjara

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler