"Audit investigatif dinyatakan rampung jika bukti-bukti yang relevan dan kompeten telah dihimpun sehingga dipandang dapat mengungkapkan informasi dan penjelasan yang utuh," kata Anggota BPK Agung Firman Sampurna kepada Jawa Pos kemarin.
Saat ini BPK telah mendapatkan sejumlah risalah rapat antara Komisi X DPR dan kemenpora. Transkrip rapat komisi di parlemen yang menjadi mitra Kemenpora tersebut penting untuk mengungkap keseluruhan proses penganggaran proyek tersebut. "Seluruh risalah rapat sudah ada," ujarnya.
Dalam audit tahap pertama, BPK baru mengungkap sejumlah pelanggaran terkait dengan penganggaran di pemerintah. Pemeriksaan tahap pertama juga mengungkap proses pengadaan, mulai dari sertifikasi lahan hingga konstruksi. Audit tahap pertama BPK belum banyak menyentuh peran anggota DPR.
Dalam audit tahap kedua, BPK juga diharapkan bisa menelisik aliran dana dari proyek yang konstruksinya dianggarkan Rp 1,2 triliun tersebut. Dalam audit tahap pertama, BPK mengungkap kerugian negara sedikitnya Rp 243 miliar.
Di sisi lain, Agung menampik potensi konflik dari proses audit Hambalang. Ini karena audit disupervisi oleh banyak pimpinan di BPK. "Independensi BPK tidak akan berkurang sedikit pun," ujarnya.
Seperti diketahui, Agung merupakan anak salah seorang anggota komisi X dari Partai Golkar Kahar Muzakir. Sebelumnya, anggota komisi XI dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi meminta Ketua BPK Hadi Purnomo menarik Agung dari keanggotaan tim audit investigasi Hambalang.
"Sebaiknya hindari proses pemeriksaan yang berpotensi memengaruhi independensi BPK. Anggota BPK itu ada sembilan. Jadi, bisa ditunjuk anggota lain yang dapat memperkuat transparansi dan independensi pemeriksaan," tandas Achsanul.
Dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Mereka berdua disangka telah bersama-sama menyalahgunakan wewenang dalam pengggunaan anggaran proyek Hambalang. (sof/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2012 Bukan Tahun Emas Penegakan HAM
Redaktur : Tim Redaksi