JAKARTA -- Harus diakui, di bawah kepemimpinan Anwar Nasution, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin tegasTanpa sungkan, para anak buah Anwar Nasution menyatakan bahwa BPK meragukan jumlah utang luar negeri pemerintah. Kasubdit Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja BPK Bachtiar Arif mengatakan, BPK telah memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2008
BACA JUGA: Kadin Tetap Optimis
Salah satu penyebabnya, karena BPK meragukan jumlah utang luar negeri."Jumlah utang luar negeri pemerintah diragukan kebenarannya."Saat kita audit, ternyata pencatatan utang juga belum dikonfirmasi kepada negara kreditor dan juga mengenai jumlah bunganya juga diragukan," papara Bachtiar Arif kepada wartawan di gedung BPK, Jakarta, Selasa (21/7)
Jumlah utang luar negeri pemerintah menurut LKPP 2008 per 31 Desember 2008 mencapai Rp 656,861 triliun
BACA JUGA: Ekspor Masih Aman
Ini ada kenaikan dibanding pada 31 Desember 2007 yang mencapai Rp 529,13 triliunBACA JUGA: Hanya Tambang dan Sawit Tahan Bom
BPK, lanjutnya, juga meragukan rasio utang yang diklaim pemerintah turun menjadi 33% dari PDB pada tahun 2008.Di tempat yang sama, Plt Kepala bagian Publikasi Acep Mulyadi mengatakan, pemerintah RI di masa mendatang bisa mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari utang luar negeri, bila tidak cepat memperbaiki LKPP-nya"Bagaimana bisa mencairkan kredit bila laporan keuangan pemerintah mendapat penilaian disclaimer," katanya
Kaditama Revbang Diklat PKN BPK RI, Daeng M Nazier menjelaskan, opini disclaimer itu merupakan penilaian terburuk"Disclaimer itu bahasa terangnya, informasi yang ada di situ tidak usah dipakaiKalau datanyaa tidak bisa dipakai, ya sulit mendapatkan sumber pendanaan lewat pinjaman," ujar Daeng(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saatnya Pasar Tradisional Punya Chiller
Redaktur : Tim Redaksi