JAKARTA--Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur mengaku saat ini pihaknya tengah mengaudit dana proyek Hambalang tahap kedua. Pada audit tahap pertama BPK sudah mengeluarkan data adanya indikasi kerugian negara di proyek itu sekitar Rp 243 miliar. Dengan adanya tahap dua ini, Ali mengatakan, KPK dapat mengembangkan kasus itu lebih jauh.
"Yang terpenting sekarang kembali ke KPK lagi karena kan temuan-temuan dari BPK pada tahap pertama tentu bisa dikembangkan lebih lanjut oleh KPK," kata Ali usai hadir dalam launching buku Biografi Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (4/2).
Dalam audit tahap dua ini, kata Ali, BPK masih fokus pada semua dana yang terpakai dalam proyek itu dan kerugian negara akibat proyek tahun jamak itu. BPK, lanjutnya, masih memerlukan infomasi susbstansi pengambilan kebijakan dari dana dengan single year menjadi multi years.
Selain itu juga meminta konfirmasi dari pihak-pihak yang mengetahui tentang penganggaran di DPR. Oleh karena itu, kata dia, telah ada lebih dari sepuluh orang anggota DPR yang ditelusuri dan dimintai konfirmasinya terkait audit tahap dua tersebut. Ali enggan menyebut nama para wakil rakyat yang dimaksudnya itu.
"Istilahnya kita bukan memanggil anggota DPR, tapi kita menelusuri, meminta konfirmasi dari anggota DPR khususnya di komisi yang menyangkut penentuan kebijakan proyek Hambalang. Jadi ini bukan pemeriksaaan ya. Kita adalah lembaga audit, jadi lain ya," tegas Ali.
Apakah dalam penelusuran itu ada nama putera Presiden RI, Eddhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas? Ali enggan menjawabnya. Meski, nama Ibas sempat disebut-sebut tahu mengenai aliran dana Hambalang bahkan turut menerimanya.
"Saya tidak dalam posisi melihat penelusuran orang per orang tapi menyangkut mengenai siapa pelaksana dari pemenang tender, dalam hal ini KSO Adhi Karya dan yang kedua siapa yang menjalankan di subkon-nya. Nah subkon dan sebagainya itu yg harus kita juga lakukan pemeriksaan," pungkas Ali. (flo/jpnn)
"Yang terpenting sekarang kembali ke KPK lagi karena kan temuan-temuan dari BPK pada tahap pertama tentu bisa dikembangkan lebih lanjut oleh KPK," kata Ali usai hadir dalam launching buku Biografi Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (4/2).
Dalam audit tahap dua ini, kata Ali, BPK masih fokus pada semua dana yang terpakai dalam proyek itu dan kerugian negara akibat proyek tahun jamak itu. BPK, lanjutnya, masih memerlukan infomasi susbstansi pengambilan kebijakan dari dana dengan single year menjadi multi years.
Selain itu juga meminta konfirmasi dari pihak-pihak yang mengetahui tentang penganggaran di DPR. Oleh karena itu, kata dia, telah ada lebih dari sepuluh orang anggota DPR yang ditelusuri dan dimintai konfirmasinya terkait audit tahap dua tersebut. Ali enggan menyebut nama para wakil rakyat yang dimaksudnya itu.
"Istilahnya kita bukan memanggil anggota DPR, tapi kita menelusuri, meminta konfirmasi dari anggota DPR khususnya di komisi yang menyangkut penentuan kebijakan proyek Hambalang. Jadi ini bukan pemeriksaaan ya. Kita adalah lembaga audit, jadi lain ya," tegas Ali.
Apakah dalam penelusuran itu ada nama putera Presiden RI, Eddhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas? Ali enggan menjawabnya. Meski, nama Ibas sempat disebut-sebut tahu mengenai aliran dana Hambalang bahkan turut menerimanya.
"Saya tidak dalam posisi melihat penelusuran orang per orang tapi menyangkut mengenai siapa pelaksana dari pemenang tender, dalam hal ini KSO Adhi Karya dan yang kedua siapa yang menjalankan di subkon-nya. Nah subkon dan sebagainya itu yg harus kita juga lakukan pemeriksaan," pungkas Ali. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagasan Mendagri, Daerah Berkinerja Buruk Diumumkan ke Publik
Redaktur : Tim Redaksi