jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyambut baik langkah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk mitigasi korupsi terhadap dana haji.
Menurutnya, langkah tersebut juga dapat memberikan rasa aman secara psikologis terhadap jemaah calon haji, karena dana yang dititipkan dijaga dan dimanfaatkan dengan benar oleh BPKH.
BACA JUGA: BPKH dan KPK Berkolaborasi Mengawal Dana Haji yang Transparan
"Menurut saya langkah BPKH sudah tepat menggandeng KPK sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana umat yang dititip ke BPKH. Sebab, bisa saja tidak ada unsur kesengajaan, misalnya hanya keinginan melakukan terobosan, namun melanggar regulasi," kata Ashabul dalam keterangan resmi, Selasa (10/1).
Selain itu, lanjut Ashabul, semua kebijakan BPKH, untuk investasi harus terukur dan tidak melanggar hukum sehingga langkah itu sangat tepat.
BACA JUGA: Ini Cara BPKH Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji
Namun, dia juga berpesan kepada BPKH agar terus melakukan inovasi investasi dalam pengembangan pengelolaan dana umat yang mencapai Rp 165 triliun.
"Jangan sampai juga membuat BPKH miskin inovasi untuk mengembangkan dana umat. Ini PR utama BPKH periode ini. Bagaimana hasil investasi bisa menopang pembiayaan haji secara berkelanjutan, bisa investasi di ekosistem ekonomi haji dan umrah," ungkapnya.
Sebagai informasi, BPKH berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (5/1) )alu.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai investasi di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan.
Hal ini mengingat banyaknya jemaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umrah.
BPKH berharap dapat dikawal oleh KPK pada saat melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian. (mcr28/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Wenti Ayu Apsari