JAKARTA--Kabupaten/kota yang hingga saat ini belum menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode III dan IV tahun 2011 akan menjadi objek penilaian evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim BPKP tersebut diprediksikan akan mulai turun ke daerah-daerah pada awal bulan Maret 2012 mendatang.
Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Suyanto menjelaskan, rencana tim BPKP yang siap turun ke daerah tersebut untuk melakukan evaluasi penyaluran dana BOS 2011. Menurutnya, rencana mereka ini sudah dibahas dalam pertemuan Kemdikbud beberapa hari yang lalu.
"Mereka siap untuk turun ke daerah dan juga berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan BPKP yang ada di masing-masing daerah. Jadi, daerah yang lambat salurkan BOS siap-siap saja jadi objek penilaian BPKP. Itu bukan lagi tanggung jawab kementerian," ungkap Suyanto kepada JPNN di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/2).
Mantan Rektor UNY ini menjelaskan, dalam proses evaluasi di daerah tersebut , BPKP akan juga turut menggandeng Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud, karena keduanya memang bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penyaluran dana BOS di daerah.
"Evaluasi ini harus dilakukan, karena penyaluran dana BOS ini kan juga turut dipantau olehg bank dunia. Sehingga, akuntabilitasnya harus sesuai dengan standar bank dunia," imbuhnya.
Lebih jauh Suyanto menambahkan, jika memang lambatnya penyaluran dana BOS tersebut terbukti disebabkan karena unsur kesengajaan atau penyelewenangan, maka tentunya pihak BPKP dan Itjen Kemdikbud yang akan menindaklanjuti. Hal tersebut dinilai sudah masuk dalam kategori pelanggaran dan masuk dalam proses hukum.
"Jika terlambat, kementerian tidak berhak untuk menekan, karena kan itu uangnya masuk di dalam APBD. Serta, kalau urusannya sudah pelanggaran, kementerian juga tidak mau ikut campur. Itu suka tanggung jawab masing-masing daerah," tuturnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Dilarang Pungut Biaya Ujian
Redaktur : Tim Redaksi