jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi instansi pemerintah yang pertama kali mendapatkan label SafeGuard SIBV dari PT Suveror Indonesia.
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Surveyor Indonesia Rosmanindar Zulkifli menilai BPKP telah memenuhi standar keaman dan kenyamanan pencegahan penularan Covid-19.
BACA JUGA: Simak, Begini Arahan Jokowi kepada BPKP dan APIP
Menurutnya, penilaian dan audit telah dilakukan sejak Februari 2021 lalu.
"Dengan parameter sarana dan prasarana dalam mencegah penularan Covid-19," kata Rosmadiar.
BACA JUGA: Penilaian BPKP: BKN Instansi yang Taat Peraturan Perundang-undangan
Rosmadiar menjelaskan proses penyematan label melalui audit yang dilakukan Surveyor Indonesia dan Bureau Veritas Indonesia.
"Berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang setelah dilakukan audit ulang," katanya.
Menurutnya, sertifikasi ini mengacu pada parameter yang disusun oleh ahli dan auditor Kantor Pusat BV, international best practices, World Health Organization (WHO).
"Selain itu juga regulasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," bebernya.
Dia berharap penyematan label SafeGuard SIBV sejalan dengan upaya pemerintah menekan laju penularan Covid-19.
"Pada ada akhirnya memberikan rasa aman dan nyaman pada semua pihak," ungkap Romadiar.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari memastikan pihaknya melakukan pencegahan yang laik untuk pencegahan penularan Covid-19.
Di sisi lain, lanjutnya, audit dan label SafeGuard membuat tamu, pegawai, dan pihak yang berkegiatan di lingkup BPKP merasa aman dan nyaman.
"Ini bentuk ikhtiar kami untuk memutus rantai Covid-19," tegasnya. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia