BPKP Tuntaskan Audit Honorer di 32 Daerah

JAKARTA - Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT) untuk mengetahui jumlah tenaga honorer di 32 daerah akhirnya tuntas. Saat ini, posisi hasil audit itu masih dipegang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB).

Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur KemenPAN-RB, Naftalina Sipayung, mengatakan, hasil ATT itu akan dilaporkan kepada Menteri PAN&RB pada akhir Maret atau awal April. "Hasil ATT 32 daerah sudah ada, tapi belum dilaporkan ke Pak Menteri. Namun, nanti  akan dilaporkan tim dalam waktu dekat ini," katanya kepada JPNN,  Kamis (28/3).

Dari hasil audit itu, lanju Nafta, terungkap bahwa banyak honorer yang tidak memenuhi kriteria (TMK). Meski demikian dari hasil audit itu juga diketahui banyak honorer yang lolos karena memenuhi kriteria (MK). Hanya saja dia belum bisa merinci karena hasil audit masih harus diserahkan ke Menteri PAN&RB.

"Mekanismenya, setelah audit selesai, BPKP dan Inspektorat melaporkan hasilnya ke menteri. Bagi honorer yang memenuhi kriteria, akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis," urainya.

Selanjutnya, hasil pertimbangan BKN akan disampaikan kepada MenPAN-RB untuk penetapan formasi. Setelah formasi ditetapkan, honorer K1 masuk ke tahap pemberkasan untuk penetapan nomor induk pegawai (NIP).

Untuk diketahui, saat ini ada 8.371 honorer Katagori 1 (K1) yang tersebar di 32 daerah. Audit khusus dilakukan menyusul adanya pengaduan terkait honorer itu. (esy/jpnn)