JAKARTA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan lembaga paling bertanggung jawab menangani soal sengketa tanah. Tapi kenyataanya, institusi yang dipimpin oleh Joyo Winoto ini terkesan melakukan pembiaran sehingga di beberapa tempat sengketa tanah menelan korban jiwa seperti di Mesuji dan Blitar.
Berdasarkan data yang dirilis BPN, tahun 2011 terdapat 14.337 sengketa pertanahan dengan berbagai tingkatan. Namun, Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Gatot Irianto menilai BPN kurang tanggap menyelesaikan permasalahan sehingga menjadi potensi konflik yang berkepanjangan.
"BPN kurang tanggap terhadap potensi konflik yang terjadi, dibeberapa tempat malah masyarakat harus menunggu waktu bertahun-tahun dalam menyelesaikan kepastian hukum atas tanahnya. Sepatutnya Presiden melakukan evaluasi yang serius terhadap BPN yang telah melakukan pembiaran dalam berbagai sengketa tanah yang terjadi," kata Gatot kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/6).
Kepemimpinan Joyo Winoto selaku kepala BPN juga disorot Ketua Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dadang Sudardja. Menurutnya, beberapa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan tambang atau perkebunan sawit terjadi karena BPN tidak berdiri paling depan untuk melakukan penyelesaian.
"Malah yang saya dengar justru sebaliknya. Selama 7 tahun memimpin BPN, Joyo Winoto tidak pernah saya dengar turun ke lapangan untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah pertanahan ini. Malah saya dengar berulangkali di berbagai media dan forum Joyo Winoto selalu mengatakan bahwa perlu turun tangan presiden dalam menangani masalah pertanahan. Ini jelas sikap buang badan dari seorang Kepala BPN terlama," ucapnya.
Karenanya, Gatot dan Dadang meminta SBY agar mengevaluasi kembali kepemimpinan Joyo Winoto di BPN. Alasannya, Joyo dianggap kurang tanggap dan tak punya formulasi untuk menyelesaikan masalah sengketa pertanahan yang terjadi.
"Presiden sepatutnya untuk memberhentikan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN. Di sisa periode masa pemerintahan SBY yang tinggal 2,5 tahun ini sepatutnya SBY meninggalkan warisan yang baik dan mencatatkan tinta sejarah bangsa sebagai satu-satunya Presiden yang berani menjalankan program Reforma Agraria," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Tambahan Kemenkes Diprioritaskan untuk BPJS
Redaktur : Tim Redaksi