jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno (BPN Prabowo – Sandi) Harriyadin Mahardika menyoroti perencanaan pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo. Menurut dia, ada persoalan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di era presiden yang beken Jokowi itu.
Harriyadin mencontohkan perencanaan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Dia menilai perencanaan proyek energi itu didasari asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen.
BACA JUGA: Pernyataan Capres di Debat Tak Akan Berarti Jika Tanpa Data
Namun, kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target karena cuma di angka 5 persen. “Perencanaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt jadi direvisi,” kata Harriyadin dalam diskusi bertajuk Debat Kedua, Pembuktian Kualitas Capres di Jakarta, Minggu (16/2).
Baca juga: Anggap Jokowi Negarawan, Prabowo Tak Khawatirkan Pertanyaan Singkatan
BACA JUGA: Koreksi CEO Bukalapak, Jokowi: Anggaran Riset Kita Rp 26 Triliun
Dia menduga ada hal yang terlewatkan ketika Presiden Jokowi bersama Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan mematok target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Ketika capaian meleset dari target, maka patokan pun direvisi.
“Ketika patokan itu dianggap sesuatu yang ringan tanpa ada dasar, berefek ke belakang. Jadi di RPMJM tujuh persen itu bagian yang diturunkan,” jelasnya.
BACA JUGA: Juru Bicara BPN Prabowo – Sandi: Kami Gemas
Harriyadin menambahkan, narasi Prabowo – Sandi belakangan ini juga menyoroti tindakan melompati kaidah terkait kajian atau studi kelayakan dari infrastruktur yang dibangun. Sebagai contoh adalah light rail transit atau LRT di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut dia, kajian menyatakan LRT tak feasible untuk dibangun di ibu kota Sumsel itu. “Kenapa harus dibangun? Ini belum lagi persoalan kereta bandara yang sepi dan lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, ujar Harriyadin, ada pula persoalan kajian tarif tol. Memang, kata dia, tol dibutuhkan masyarakat.
Baca juga: Pernyataan Capres di Debat Tak Akan Berarti Jika Tanpa Data
Namun, lanjut Harriyadin, ketika biaya pembangunan per kilometer jalan tol cukup tinggi, tentu berimbas ke tarif yang harus dibayar masyarakat penggunanya. “Jadi, ini kembali ke perencaaan tol itu sendiri kenapa menjadi mahal,” katanya.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Kiai Ma’ruf) Ace Hasan Syadzily menyatakan, proses pembangunan infrastrktur tidak bisa hanya dilihat untuk kepentingan saat ini. Karena itu, ujar dia, Jokowi mengintegrasikan pembangunan infrastruktur di periode pertama dengan sentra ekonomi.
“Sehingga dari situ akan memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” kata Ace.
Politikus Golkar itu menambahkan, dalam pembangunan infrastruktur tentu ada pilihan. “Bagi masyarakat yang ingin menggunakan tol, silakan, tetapi kalau mau menggunakan jalan biasa silakan juga,” ujarnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Mau Uninstall Bukalapak? Tolong Simak Pesan Pak Jokowi Ini
Redaktur : Tim Redaksi