jpnn.com - SURABAYA – Bank perkreditan rakyat (BPR) didorong mengikuti program perjanjian pemberian pinjaman (loan agreement).
Hal tersebut berguna untuk mendukung pembiayaan modal usaha bagi sektor UMKM.
BACA JUGA: Pertamina Garap Pasar Mobil Premium
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Sukamto menyatakan, loan agreement dibutuhkan.
Sebab, masih banyak pengusaha di sektor UMKM yang belum tersentuh akses kredit perbankan.
BACA JUGA: Pengembang Besar Incar Perumahan Kelas Menengah
BPR diharapkan menjadi ujung tombak yang bisa menekan keberadaan rentenir.
Menurut dia, program loan agreement ditujukan menyinergikan Bank Jatim dengan BPR-BPR milik pemerintah daerah serta BPR swasta di seluruh kabupaten/kota di Jatim.
BACA JUGA: Pemerintah Sediakan Kredit Ekspor Rp 4,2 Triliun
Dalam loan agreement, nasabah akan menerima suku bunga kredit maksimal sekitar tujuh persen.
Sebanyak dua persen dari jumlah tersebut akan dijamin pemerintah daerah dengan menggunakan dana APBD.
Sisanya akan digunakan untuk asuransi kredit dan keuntungan BPR.
’’Program ini bertujuan mengurangi angka kemiskinan di daerah, sarana edukasi, dan inklusi keuangan,’’ jelasnya.
Program itu juga diadakan untuk menyehatkan BPR. Sejauh ini, perbankan memang terdampak perlambatan perekonomian nasional.
Meski demikian, kredit bermasalah BPR masih terkendali di angka 2–3 persen.
Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jatim Sujatno menilai spread lima persen belum menguntungkan BPR.
’’Sebab, biaya operasionalnya tinggi,’’ ungkapnya.
Meski begitu, BPR siap berpartisipasi dalam program tersebut. Saat ini, ada 341 BPR yang tersebar di daerah-daerah.
Karena itu, BPR memiliki jaringan dan kedekatan dengan pelaku usaha mikro di daerah. (res/c5/noe/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kredit Masih Lambat, Utang Luar Negeri Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi