jpnn.com, JAKARTA - Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto menyatakan data tunggal untuk produksi pangan nasional telah digunakan.
Data tersebut juga yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi padi, yang merupakan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS.
BACA JUGA: DPR: Pengadaan Ayam Lokal dan Ternak Kementan Harus Tepat Sasaran
"Karena setiap bulan setelah kami amati melalui KSA (Kerangka Sample Area) langsung kami kirim ke Kementan melalui Pusdatin (Pusat data dan Informasi) Kementan. Jadi memang kami sepakat dengan kualitas datanya Pusdatin. Setiap bulan kami selalu berkoordinasi dengan mereka," ujar Kadarmanto, Minggu, (3/5).
Kadarmanto menjelaskan, data yang sama juga dikirim kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan sejumlah lembaga negara lainnya sebagai komitmen Satu Data yang disepakati pada Desember 2019 lalu.
BACA JUGA: Ini Alasan Mutia Ayu Tidak Ekspos Wajah Anak Glenn Fredly
"Bahkan untuk produksi padi datanya kami sampaikan juga ke Bulog. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Pusdatin Kementan dan atau kementerian lembaga lainnya terkait update data pangan dan lainnya," katanya.
Sementara mengenai pernyataan presiden yang mengatakan bahwa adanya minus produksi di 7 propinsi, Kadarmanto mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
BACA JUGA: Kementan Lepas Ekspor Lima Komoditas Pertanian Sulsel ke AS dan Tiongkok
"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP. Tapi kalau data kita selalu disampaikan ke Pusdatin. Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya.
Kadarmanto menambahkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi oleh kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat. Misalnya, kata dia, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cendrung meningkat, sehingga apabila terjadi defisit maka hal itu masih dalam posisi wajar.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," katanya.
Disisi lain, Kadarmanto mendukung upuaya kementan dalam memperbaiki sistem distribusi yang selama ini dinilai menjadi pemicu defisit pangan. Namun di samping itu, Kementan diharapkan melakukan pengecekan Delta Stok di gudang-gudang pangan Indonesia.
"Jadi Kalau saya perhatikan perlu dicek di Delta Stock dan memperbaiki pola distribusi. Sehingga, ini bisa digunakan sebagai acuan ketersediaan. Jadi apabila ditambahkan stok bulog, maka harus dipastikan juga bahwa yang di Bulog itu adalah hasil impor sementara Serap Gabah (Serap Gabah), termasuk pengadaan dalam negeri yang sudah termasuk dalam Produksi. Toh secara nasional kita masih surplus produksi," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras pada Juni mendatang surplus 6,4 juta ton. Perkiraan ini didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada.
Adapun stok pada akhir Maret 2020 terhitung sebanyak 3,45 juta ton. Rinciannya stok dari Bulog 1,4 juta ton, penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 754.000 ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2,939 ton. Itu pun belum termasuk stok di masyarakat lainnya, seperti di rumah tangga dan horeka.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus menjaga ketersediaan pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Di samping itu, Mentan juga sedang mengintensifkan berbagai kerja sama dengan kementerian, lembaga dan unsur terkait agar ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga.(ILK/JPNN)
Redaktur & Reporter : Yessy