jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Covid-19 turut memengaruhi ketimpangan pengeluaran penduduk atau Gini Ratio Indonesia.
BPS mencatat pada September 2020 mencapai 0,385 atau naik 0,005 poin dibandingkan September 2019 yang mencapai 0,380.
BACA JUGA: Catatan BPS soal Kenaikan Upah, dari Buruh Tani hingga ART
“Peningkatan gini ratio ini terjadi baik di kota dan di desa,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (15/2).
Adapun gini ratio di desa pada September 2020 mencapai 0,319 atau naik dibandingkan September 2019 mencapai 0,315.
BACA JUGA: BPS Papua Sebut Persentase Penduduk Miskin Meningkat
Sedangkan di kota, kata dia, gini ratio mencapai 0,399 atau naik dibandingkan September 2019 mencapai 0,391.
Menurut pria yang karib disapa Kecuk itu, peningkatan gini ratio tersebut disebabkan karena meningkatnya angka penduduk miskin.
BACA JUGA: BPS: Neraca Pedagangan RI Surplus USD1,96 Miliar, tetapi Defisit dengan Negara Ini
"Dampak pandemi Covid-19," kata dia.
Suhariyanto menjelaskan, angka gini ratio berkisar 0-1 atau apabila terjadi peningkatan, maka angka ketimpangan semakin tinggi.
Apabila gini ratio mencapai 0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lain.
Sedangkan apabila gini ratio sama dengan 1, maka ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
Sementara itu, lanjut Kecuk, pergerakan gini ratio di setiap provinsi berbeda.
Kondisi itu, kata dia, disebabkan perilaku masyarakat yang berbeda baik 40 persen lapisan ekonomi terbawah, 40 persen lapisan menengah dan 20 persen atas.
Sedangkan berdasarkan provinsi, gini ratio tertinggi terjadi di Yogyakarta sebesar 0,437, Gorontalo (0,406), DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388) dan NTB (0,386).
"Gini ratio terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,257," pungkas Kecuk.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia