jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyelenggarakan Workshop Penguatan Peran Pranata Humas dalam Pengelolaan Kehumasan dan Perhitungan Angka Kredit pada 30-31 Maret 2021.
Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penyetaraan birokrasi.
BACA JUGA: Mantapkan Data Desa Presisi, Kemendagri Jalin MoU dengan Kemensos dan FRI
“Dan juga untuk menyukseskan reformasi birokrasi,” ujar Teguh di Kantor BPSDM Kemendagri.
Selain itu, menurut Teguh, kegiatan kali ini juga bentuk antisipasi atas transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
BACA JUGA: Mbah Mijan Sebut Bakal Punya Cucu dari Nissa Sabyan, Hamil?
Apalagi, pada akhir Desember 2020 lalu, hampir seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat telah melaksanakan transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
“Khususnya eselon IV dan eselon III yang menjadi Ahli Muda dan Ahli Madya,” kata Teguh.
BACA JUGA: Lewat Cara ini Combiphar dan Madurasa Dukung Program Vaksinasi Nasional
Menurut Teguh, kebijakan penyederhanaan birokrasi dapat dirumuskan ke dalam dua arah model birokrasi 2020-2024.
Pertama, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal.
Titik tolaknya adalah pada perubahan atau penyesuaian kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur manajemen talenta ASN, yang didasarkan pada kondisi sistem dan SDM saat ini.
Kedua, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal. Pelaksanaannya, ungkap Teguh, dilakukan melalui otomatisasi dan flexible working arrangement untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Untuk itu, kata Teguh, Kemendagri turut mendukung program prioritas dari Presiden dan mendorong langkah penyederhanaan birokrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, lanjut Teguh, pejabat kehumasan di seluruh komponen lingkup Kemendagri harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Humas diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan pemerintah.
Tugas Humas bukan sekadar membangun citra lembaga, tetapi juga menimbulkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
“(Agar) apa-apa yang sudah kami (pemerintah) lakukan itu bisa dipahami, kemudian diketahui oleh masyarakat,” ungkap Teguh.
Kegiatan workshop dilaksanakan secara hybrid, yakni diikuti 26 orang peserta melalui metode klasikal atatu tatap muka secara langsung, dan sisanya hadir secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan.
Adapun Narasumber di antaranya berasal dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan LIPI.
Sementara itu, para peserta berasal dari lingkungan Kemendagri, Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah.(chi/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT VDNI Kembali Raih Penghargaan Taat Pajak
Redaktur & Reporter : Yessy