jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari DPR agar dapat disahkan menjadi Undang-Undang APBN.
Untuk itu, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menyelenggarakan acara investor gathering bertajuk BRIDS Roundtable dengan tema “Kupas Tuntas APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia”.
BACA JUGA: Bidik Gen Z, BRI Danareksa Luncurkan Platform Trading Versi Desktop
Acara itu menghadirkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai pembicara.
Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengungkapkan bahwa dengan menghadirkan Suahasil Nazara diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan investor seputar implementasi RAPBN 2025 dan kebijakan Pemerintahan yang akan datang.
BACA JUGA: BRI Danareksa Sekuritas Ajak Pegawai Berkontribusi Tingkatkan Industri Pariwisata di Bandung
“Salah satunya terkait apakah ada perubahan yang signifikan baik dalam belanja, pendapatan, maupun asumsi makro antara RAPBN dan APBN 2025, serta apa saja risiko yang dapat mengganggu stabilitas fiskal Indonesia di 2025,” ucap Laksono dalam keterangannya, Kamis (19/9).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran.
BACA JUGA: Anies Masih Punya Peluang Maju di Pilkada Jakarta, 4 Partai Ini Bisa Berkoalisi
Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi Pemerintahan yang baru.
Terkait profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang, dia menuturkan bahwa harus menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi.
“Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging,” jelas Suahasil.
Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5 persen akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.
Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.
"Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi,” tuturnya.
Menanggapi pemaparan Suahasil, Laksono menyampaikan Perusahaan menilai bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi.
Hal itu memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.
“Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” kata Laksono. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Bupati Jembrana Tewas Diduga Dibunuh
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi