Brigjen Ahmad Ramadhan Beber Alasan Polisi Langsung Proses Laporan Terhadap Ferdinand

Rabu, 05 Januari 2022 – 23:32 WIB
Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean. Ilustrasi Foto/dok: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polri merespons cepat laporan masyarakat terhadap pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean yang diduga melanggar UU ITE dan penistaan agama.

Sebab, kasus yang berawal dari cuitan Ferdinand pada akunnya di Twitter itu bisa berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Kapitra Ampera Sebut Twit Ferdinand Berbahaya bagi Kesatuan Bangsa, Polisi Diminta Tegas

“Dugaan tindak ini dapat menerbitkan keonaran,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (5/1).

Menurut Ramadhan, SPKT Bareskrim Polri sudah menerima laporan polisi dengan terlapor Ferdinand Hutahaean yang teregister dengan nomor LP/0007/I/2021/SPKT/Bareskrim Polri, 5 Januari 2022.

BACA JUGA: Tagar #TangkapFerdinand Trending, Ferdinand Hutahaean Bereaksi

Adapun yang melaporkan Ferdinand adalah Ketua Umum KNPI Haris Pratama.

Dalam laporan itu, Ferdinand diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi, pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

BACA JUGA: Ferdinand Mengaku Taat Hukum, Siap Penuhi Panggilan Polisi

"Pelapor berinisal HP, yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun FH dengan user name @FerdinanHaean3," beber Brigjen Ahmad.

Jenderal bintang satu ini menuturkan dalam pelaporan, Haris Pratama menyertakan barang bukti berupa bukti unggahan dan tangkapan layar akun milik Ferdinand Hutahaean.

Setelah laporan diterima, penyidik langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pada saat ini tiga saksi sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

"Dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, yakni satu saksi pelapor dan dua saksi lainnya," ujar Ramadhan.

Dalam laporan ini, Ferdinand diduga melanggar ketentuan Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Juncto Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat 2 KUHP. (cuy/jpnn)

 


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler