"Saya tak paham orientasi kerja polri dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria. Terus terang saya juga bingung menjawab ketika ditanya mereka itu bekerja untuk siapa," kata Aboebakar, Senin (30/7), di Jakarta.
Dijelaskan dia, tewasnya warga sipil di Ogan Ilir seharusnya tidak boleh lagi terjadi. "Bukankah tahun kemarin sudah ada kejadian serupa, bukankah hal ini juga pernah terjadi di Sape, NTB. Lantas kenapa kita tidak belajar dari semua itu. Kenapa mesti harus ada korban lagi?" katanya tak habis pikir.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Advokasi dan Hukum itu mengaku, sampai saat ini belum mendapat penjelasan kenapa Brimob masih dipertahankan di perkebunan. "Apa urgensi penempatan mereka di sana? Bukankah Komnas HAM sudah merekomendasikan penarikan Brimob dari wilayah yang kerap terjadi konflik agraria," tegas Aboebakar kembali mengingatkan.
Perlu diingat, kata Aboebakar bahwa tugas pokok Brimob adalah menanggulangi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berkadar tinggi. Utamanya seperti kejahatan terorganisir, bersenjata api, terorisme, bom, dan Kimia, Biologi dan Radio aktif (KBR). "Lantas apa urusannya mereka mengamankan lahan perkebunan?" ujarnya.
Pada rapat kerja terakhir antara Komisi III dengan Kapolri masalah-masalah seperti ini sudah dibahas dengan sangat serius.
"Kita sudah mencapai kesepahaman bahwa Polri harus mengutamakan pendekatan yang persuasif, bukan dengan mengumbar tembakan," jelasnya.
Salah satu kesimpulan yang dicapai, imbuh dia, adalah Polri akan mengedepankan upaya persuasif dan preventif untuk menjaga Kamtibmas. Aboebakar memertanyakan komitmen Kapolri menerapkan hasil rapat kerja tersebut karena dalam beberapa kasu masih terjadi insiden yang memakan korban.
"Kapolri perlu meminta penjelasan Kakorbrimob mengenai penugasan Brimob untuk pengamanan perkebunan. Kemudian perlu dijelaskan kepada publik sejelas-jelasnya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Selain itu, Aboebakar juga menegaskan perlu ada audit kinerja atas operasi yang dilakukan, atas permintaan siapa dan dibiayai dari anggaran mana.
"Saya rasa ini adalah sentilan keras atas tema HUT Bhayangkara yang ke 66 yang mengusung semangat anti kekerasan dan pelayanan prima," pungkas Aboebakar. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun Adukan SBY ke Dewan HAM PBB
Redaktur : Tim Redaksi