jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri gencar melakukan pembinaan terhadap pemda dalam rangka melahirkan inovasi daerah.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, upaya ini dilakukan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang dibuat.
BACA JUGA: 6 Pemda Jadi Pilot Project Inovasi Daerah 2022, Prioritaskan 3 Hal Ini
BSKDN Kemendagri, kata Yusharto, saat ini terus memperbaiki akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) sebagai ajang pemberian penghargaan kepada daerah terinovatif.
Langkah yang dilakukan antara lain dengan membangun kerja sama dengan sejumlah pihak.
BACA JUGA: Kemendagri: Inisiatif Inovasi Daerah Bisa dari Kada, DPRD, ASN, dan Masyarakat
BSKDN Kemendagri pada 2022 ini menjalin kerja sama dengan Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (Smart City) Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kami sangat mengapresiasi sekali atas kerja keras tim validasi dan quality control dalam proses pengukuran indeks inovasi daerah ini," ungkap Yusharto pada Rapat Penyerahan Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 di Aula BSKDN pada Senin (14/11).
BACA JUGA: Dukung Program Baznas, Kepala BSKDN: Zakat Bagi Umat Muslim Suatu Kewajiban
Pada kesempatan tersebut, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto menandatangani Penyerahan Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 bersama Smart City UI dan Fisipol UGM.
Yusharto menyebutkan, dari sekitar 26.000 inovasi yang didaftarkan pemerintah daerah (Pemda) kepada BSKDN, hanya 11.000 inovasi yang mendapat nilai tertinggi sesuai kriteria yang telah disepakati BSKDN.
Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masng perguruan tinggi sebagai mitra kerja atau validator.
"Penentuan kriteria tersebut tentu saja memperhatikan daerah-daerah sesuai dengan klasternya masing-masing, termasuk daerah 3T atau daerah perbatasan," tambah Yusharto.
Anggota Tim Validasi dan Quality Control Smart City UI Ahmad Gamal menjelaskan sejumlah hal penting yang perlu menjadi landasan BSKDN Kemendagri dalam membina inovasi daerah.
BSKDN Kemendagri, lanjut Ahmad, perlu memperhatikan daerah yang memiliki inovasi sesuai paramerter yang disepakati.
Menurut Direktur Inovasi dan Science Techno Park (ISTP) UI tersebut, masih banyak daerah yang memiliki program bagus, tetapi tidak mampu menjelaskan rancang bangun dan dampak yang luas.
Daerah seperti ini, kata dia, perlu mendapat pembinaan dari BSKDN Kemendagri.
"Daerah tersebut perlu menjadi perhatian untuk dikunjungi di lapangan dan hal tersebut barangkali bisa menjadi dasar bagi BSKDN untuk melakukan pembinaan," kata Ahmad Gamal. (rls/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu