jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan enam pemda sebagai pilot project inovasi daerah 2022. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Anambas, Kapuas Hulu, Nias Selatan, Kupang, dan Sorong.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Eko Prasetyanto mengungkapkan ada tiga tema prioritas inovasi daerah, yaitu pajak dan retribusi, data tunggal kemiskinan, dan badan usaha milik desa (BUMDes).
BACA JUGA: Pemda yang Siap Saja Buka Seleksi PPPK 2022, Jika Molor Terus Kasihan Guru Lulus PG
"Terobosan yang dihasilkan akan diujicobakan pada 6 daerah pilot project," kata Eko Prasetyanto saat membuka rapat identifikasi daerah sasaran pilot project tahun 2022 secara resmi pada 14 Oktober.
Dijelaskannya, Kemendagri ingin percepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Sebab, hal ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
BACA JUGA: Dukung UMKM Tembus Ekspor, Bea Cukai Gandeng Pemda dan Instansi Lain Berkolaborasi
Eko menjelaskan, pajak dan retribusi hingga kini masih jadi tulang punggung pendapatan baik di APBN maupun APBD. Untuk BUMDes, kata Eko, data menunjukkan dari 75.961 desa di Indonesia, kurang lebih hanya 7.000 BUMDes yang berbadan hukum.
“Itu perlu kerja keras dari semua,” tegas Eko.
BACA JUGA: Kemendagri Cari Solusi Menyelesaikan 1,2 Juta Pegawai Non-PNS, Ini Skenarionya
Sementara terkait prioritas di bidang kemiskinan, jelas Eko, meski pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan, tetapi penyebarannya tidak merata.
Untuk itu diharapkan dengan adanya program pilot project inovasi daerah akan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan.
Eko mengharapkan adanya kolaborasi dari pihak, karena sangat penting dalam mempercepat pembangunan di daerah 3T.
Menurutnya, ikhtiar ini membutuhkan kerja sama erat, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
“Perlu juga keterlibatan akademisi, pengusaha, media massa, dan komunitas yang ada. Mereka semua aktor-aktor yang perlu didorong,” kata Eko.
Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Aferi Syamsidar menjelaskan tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam program pilot project inovasi daerah.
Langkah pertama akan dilakukan proses identifikasi, BSKDN Kemendagri akan mempelajari beragam terobosan yang diterapkan beberapa daerah rujukan.
Dia menjelaskan, Provinsi DIY, Kabupaten Sumedang, Kota Yogyakarta, Depok, Palembang, dan Surabaya dijadikan rujukan pajak dan retribusi.
Sementara itu, Kulonprogro, Banyuwangi, Situbondo, Kabupaten Toba, Berau, dan Kota Palembang menjadi rujukan data tunggal kemiskinan daerah. Kota Denpasar dan Kabupaten Toba menjadi rujukan BUMDes.
Setelah identifikasi, kata Feri, pihaknya melakukan perekayasaan, BSKDN Kemendagri akan membangun aplikasi berbagi pakai berdasarkan hasil kebutuhan dalam proses identifikasi. Lalu, terakhir penerapan model inovasi.
“Di tahapan ini kami akan melakukan bimbingan teknis kepada fasilitator daerah dan melakukan monev,” pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad