jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan secepatnya akan melakukan spin off atau pemisahan BTN Syariah yang saat ini masih menjadi unit usaha syariah (UUS).
Spin off akan dilakukan BTN setelah terpenuhi syarat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2023, tentang pemisahan UUS yakni telah terbit.
BACA JUGA: BTN Prioritas Raih Asean Banking & Finance Award
"Kami kejar akhir tahun 2023. Semeleset-melesetnya Maret 2024," ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu.
Nixon berharap pada akhir 2023 ini, aset BTN Syariah telah mencapai Rp 50 triliun, sehingga sudah memenuhi kriteria untuk memisahkan diri dari induknya dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS).
BACA JUGA: Tangkal Hoaks, BCA Berkomitmen Senantiasa Menjaga Data Nasabah
"Karena PJOK-nya clear, kalau di atas Rp 50 triliun kami harus spin-off," jelas Nixon.
Menurut Nixon, dari proses spin off ini nantinya akan dibentuk bank umum syariah (BUS) terlebih dulu.
BACA JUGA: Pelayanan Satpam BTN Syariah Dinilai Memuaskan, Ini Salah Satu Penyebabnya
Pasalnya, apabila pengalihan aset langsung dilakukan maka dampak finansialnya akan terlalu berat di antaranya aspek pajak yang harus menjadi perhatian penting, di mana biaya pajak yang harus dibayarkan sangat besar.
"Hitungan kami itu (bayar pajak) mencapai sekitar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun, padahal transaksi kita cuma berapa. Nah ini yang akhirnya dengan Kementerian BUMN disepakati. Baru nanti akan ada kerja sama dengan BSI dalam bentuk equity, bukan lagi memindahkan aset yang berisiko cukup tinggi," katanya.
Selain sektor biaya, langkah pengalihan aset juga akan banyak sekali terjadi akad ulang karena mengunakan pembiayaan akad dari Bank BTN.
"Jika pengalihan aset nanti ada, akan banyak sekali yang harus di akad ulang semua, karena dulu jual belinya sama BTN," terangnya.
Ditinjau dari sektor administrasi, sambung Nixon, tentunya juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan antara lain akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang juga dilayani BTN Syariah. Jangka waktu pembiyaan rumah menjadi tantangan seperti urusan penerbitan sertifikat rumah.
Nixon menuturkan, dengan kondisi tersebut, solusi yang akan diambil setelah BTN Syariah menjadi entitas BUS adalah kerja sama ekuitas dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Ini sama halnya dengan yang sudah dilakukan perbankan syariah di lingkungan BUMN sebelumnya. Jadi solusinya clear sih dan itu lebih baik. Karena 3 bank syariah sebelumnya bukan pengalihan aset. Jadi pakemnya miripin dulu," tegasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada