jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan demokrasi yang lahir melalui pemilu adalah simbol dari kedaulatan rakyat. Karena itu, tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai politik. Negara tanpa partai politik berbahaya. Sebaliknya, negara membangun partai politik tunggal, itu juga berbahaya.
“Karena itu, partai politik harus didekati sebagai instrumen penting demokrasi. Pemerintah yang lahir karena proses demokrasi tidak boleh campur-tangan, mengobok-obok, memecah partai politik. Apalagi, mungkin memaksa partai politik mendukung pemerintah, baru partai itu diakui. Itu berbahaya. Itu merusak demokrasi. Jangalah konflik partai politik, yang awalnya karena campur tangan pemerintah, dipelihara pemerintah, kemudian dijadikan blackmail oleh pemerintah terhadap partai politik itu,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1).
BACA JUGA: Baru Diangkat, Menlu Singapura Langsung Bertemu Jokowi
Falid mengingatkan hal itu terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan politikusi Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, partai politik tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Sejatinya, ujar Fadli, itu urusan partai politik bersangkutan.
BACA JUGA: Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Serangan Teror di Istanbul
“Walaupun ada surat Menkumham, tapi harusnya dalam konteks administratif, bukan menganalisis lalu masuk ke internal partai politik,” tegasnya.
Beda halnya kalau DPR memberikan saran kepada presiden. Menurut Fadli Zon, itu konteksnya karena DPR ingin pemerintah berhasil menunaikan janji-janjinya dan itu pasti menguntungkan rakyat.
BACA JUGA: Akhirnya KPK Bisa Lanjutkan Garap Kasus Century
“Tapi jangan salah membaca, bahwa sekarang ini yang terjadi karena adanya keributan partai politik. Jadi tidak ada urusan presiden di situ,” tegasnya.
Lagi pula, menurut Fadli, selama ini DPR cukup kooperatif dengan pemerintah. Masalahnya, kata Fadli, ada pada pemerintah.
“Pemerintah seperti tidak ada nakhoda, direjen, konduktor sehingga tidak harmonis. Kita tidak dengar musik yang enak, ini belang bentong. Kalau istilah Bu Mega poco-poco, maju mundur tidak jelas,” ujarnya.
Menyikapi adanya anggota Koalisi Merah Putih bergabung dengan partai pendukung pemerintah, Fadli menegaskan itu adalah hak partai politik. “Silakan. Kalau Gerindra menyatakan walaupun sendirian tidak ada masalah. Kami akan berkiprah sebagai pengawas. Sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red). Kami akan berada di luar pemerintahan mengawasi pemerintah. Kalau yang lain ingin bergabung silakan. Tapi kami yakin, bahwa partai politik yang ada di KMP ada alasan yang rasional. Kita tunggu saja akhirnya seperti apa?,” tegasnya.
Fadli menambahkan bahaya jika semua partai politik mendukung pemerintah. “Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Karena ada oligarki politik dan itu bahaya. Gerindra siap melakukan itu walaupun sendirian,” tegas Fadli.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Selama Ini Tidak Perform
Redaktur : Tim Redaksi