jpnn.com, BALI - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, biasa dipanggil Bu Mega, memastikan tidak akan ada nomenklatur baru seperti ketua harian dan wakil ketua umum di partai yang dia pimpin.
Bu Mega memastikan hal tersebut setelah dikukuhkan kembali sebagai ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu, untuk periode 2019-2024.
BACA JUGA: Megawati Bela Ahok di Hadapan Elite Parpol dan Pejabat Tinggi
Megawati mengaku dirinya mendengar berbagai wacana mengenai jabatan baru di partainya seperti ketua harian dan wakil ketua umum. Dia membaca usulan itu mungkin karena kaget soal percepatan kongres yang harusnya 2020 menjadi 2019.
"(Muncul pertanyaan) apakah ibu tak akan jadi ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian. Apakah ibu akan bikin posisi wakil ketua umum. Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati.
BACA JUGA: Bu Mega Tidak Munafik, Tak Mau Kasak-Kusuk, Malah Masih Ada yang Kurang..
BACA JUGA: Megawati Bela Ahok di Hadapan Elite Parpol dan Pejabat Tinggi
Megawati mengatakan, sebagai ketua umum, dirinya berhak menentukan struktur dan nomenklatur DPP.
BACA JUGA: Sah! Bu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan 2019-2024
Kesempatan itu sekaligus dijadikan Megawati untuk bicara soal isu kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diisi oleh kalangan muda milenial. Yang pertama kali ditekankan Megawati, dirinya bukan tidak mendukung jika ada anak muda yang masuk ke kabinet. Dirinya pun bukan merendahkan kualitas anak-anak muda.
Hanya saja mendikotomikan tua dan muda untuk menjadi syarat seseorang masuk kabinet, bagi Megawati, bersifat rawan dan rapuh. Berdasarkan pengalamannya, seorang anak muda yang dikenal pintar belum tentu bisa berhasil di tingkat pemerintahan negara. Baginya, faktor penting yang bisa menjembatani adalah pengalaman di bidang politik.
"Dari pengalaman saya, minimal kalau masuk politik, harus ada minimal anggota DPR dulu. Bukan mau men-judge seseorang itu qualified atau tidak, ya. Bukan saya tidak promilenial. Tapi ini masalah bangsa dan negara. Jadi harus yang kompeten, punya pengalaman bidang politik," kata Megawati.
Dia menyontohkan, bila seorang anak muda dinilai berhasil menjalankan perusahaan, belum tentu berhasil di pemerintahan. Sebab sebuah perusahaan adalah milik pribadi, di mana pekerja bisa dipecat dan direkrut setiap waktu.
Kondisi itu berbeda bila di pemerintahan. Di mana dia harus bisa mengendalikan pegawai negeri sipil (PNS). "PNS ini, dia stay. Dia membentuk karir dari bawah," ujar Megawati.
Bu Mega meminta sebaiknya dikotomi tua dan muda tak diberlakukan dalam konteks kabinet pemerintahan ke depan.
Soal kemampuan di politik, Megawati menjelaskan seseorang itu minimal harus bekerja mendapatkan rekomendasi partai. Setelah itu, harus bekerja keras lagi ketika turun di masyarakat. Dan ketika terpilih dan bekerja di parlemen, dia akan tahu bagaimana sulitnya membuat undang-undang karena harus melobi sekian banyak parpol.
"Jadi dia harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Artinya dia harus berpengalaman," ujar Bu Mega.
"Saya harap media bisa memberi penjelasan kepada rakyat untuk bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar mampu dan memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpinnya," tambah Megawati. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sebut Transaksi Suap Impor Bawang Gunakan Money Changer
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga