jpnn.com, BALI - Pengamat politik dari Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B) Ahmad Yani menilai keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader partainya mendapat jatah kursi terbanyak di kabinet Joko Widodo atau Jokowi pada periode kedua, merupakan hal yang lumrah.
Megawati menyampaikan keinginan itu di forum resmi partai yakni kongres kelima PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis (8/8).
BACA JUGA: Sah! Bu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan 2019-2024
"Itu hak. Secara politik lumrah saja. Kalau saya itu lumrah," kata Yani ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut Yani, Megawati berlaku transparan dan blak-blakan dalam politik. Presiden kelima RI itu menyampaikan keinginannya di hadapan rekan koalisi lain.
BACA JUGA: KPK Sebut Transaksi Suap Impor Bawang Gunakan Money Changer
Saat kongres kelima PDI Perjuangan, sejumlah ketua umum partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019, turut hadir sebagai tamu undangan dan mendengarkan pidato Megawati.
BACA JUGA: Dengan Hormat, Megawati Minta yang Paling Banyak
BACA JUGA: Semalam Bu Mega Sudah Mengingatkan, Ternyata Ada Kader PDIP Terjaring OTT KPK
"Menurut saya itu terhormat, daripada bilang, 'urusan menteri diserahkan ke presiden'. Tidak minta posisi sana dan sini. Di belakang kasak-kusuk. Itu kan kalau di agama munafik. Nah, Bu Megawati transparan," lanjut dia.
Hanya saja, ucap Yani, sikap transparan Megawati terasa kurang komplet alias masih ada yang kurang. Seharusnya Megawati bisa menyampaikan nama-nama kader PDI Perjuangan yang dianggap pantas menduduki jabatan menteri. "Mungkin yang bagus lagi kalau menyebut nama. Urusan dikabulkan atau tidak, itu nanti urusan presiden," ungkap dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sentilan Bu Mega buat Airlangga Golkar di Pembukaan Kongres PDIP
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan