jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dianggap lebih galak menyikapi kemelut di Natuna ketimbang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhuit Panjaitan.
Dengan statusnya sebagai Menlu, Bu Retno memprotes klaim sepihak Tiongkok terhadap perairan Natuna. Retno langsung mengirim nota protes ke pemerintah Negeri Panda saat kapal-kapal mereka ketahuan berkeliaran di perairan Natuna, Desember lalu.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari Natuna, TNI Tambah 4 KRI Lagi Buat Mengusir Kapal Tiongkok
Retno juga memanggil Dubes Tiongkok untuk Indonesia. Namun, Tiongkok mengklaim perairan Natuna Utara menjadi bagian wilayahnya berdasarkan Nine Dash-Line merupakan wilayah mereka. Nine Dash-line adalah penetapan Tiongkok atas kedaulatan suatu wilayah, baik di darat maupun perairan.
Bu Retno kembali bersuara. Dia menolak tegas klaim Tiongkok. Dia menyatakan, klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).
BACA JUGA: Soal Natuna, Anggota DPR Asal Demokrat Kritik Sikap Luhut dan Prabowo
"Kami tidak mengakui Nine Dash-Line karena itu line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," tegas Retno dengan raut muka marah di Kantor Polhukam, Jumat (3/1).
Di hari yang sama, Pak Prabowo terkesan malah menanggapi santai persoalan klaim Tiongkok di perairan Natuna yang kian memanas. "Cool saja. Santai kok, ya," ujarnya.
BACA JUGA: Media Massa Tiongkok Lebih Tertarik Beritakan Banjir Jakarta Daripada Isu Natuna
Menurut Ketum Gerindra itu, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Selesaikan dengan baik, bagaimana pun China (Tiongkok) negara sahabat," ujar mantan Danjen Kopassus itu.
Sikap Prabowo ini hampir senada dengan Luhut yang menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui klaim Tiongkok. Namun, dia meminta, permasalahan di perairan Natuna jangan diributkan, jangan dibesar-besarkan.
"Ya makanya saya bilang jangan ribut. Untuk apa ribut yang enggak perlu diributin, bisa ganggu," ujar Luhut usai bertemu Prabowo.
Luhut menyebut, kehadiran kapal-kapal Tiongkok di perairan Natuna karena Indonesia kekurangan kapal patroli. "Ya kalau kita (Indonesia) enggak hadir kan, orang hadir. Jadi sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," ujarnya.
Sikap Retno yang lebih tegas dibandingkan Prabowo dan Luhut dipuji politikus PKS Muhammad Kholid. Menurut dia, langkah Retno, yang keras dan langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok, patut diapresiasi.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," tegas Kholid.
Dia menyayangkan sikap Prabowo yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. "Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain, karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kritiknya.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga mengkritik Prabowo dan Luhut. Menurut Susi, pemerintah harus bisa membedakan antara persahabatan negara, investor, dan pencuri.
"Jaga persahabatan antarbangsa. Undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik dan benar," cuit Susi melalui akun Twitternya, @susipudjiastuti. "Persahabatan dan investasi bukan pencurian ikan," sambungnya.
Sikap lembek Prabowo dan Luhut juga disindir politikus Demokrat, Andi Arief. Menurut dia, Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) lebih hebat dibandingkan alumni Lembah Tidar. “Kalau 4 hari ini 4 orang alumni UGM tidak kompak merespon banjir, hari ini alumni UGM yang menjadi Menlu Ibu Retno bisa bersikap tegas kepada Tiongkok di tengah dua alumni tidar yang lembut. Inilah hebatnya lulusan Fisip UGM,” cuit Andi Arief diakun Twitternya @AndiArief__.
Anggota DPD, Jimly Asshiddiqie juga menyayangkan sikap Luhut yang lebih mementingkan investasi dibanding kedaulatan negara. “Kali ini kawan saya yang satu ini agak kebablasan berkomentar, seolah investor adalah segala-galanya,” ujar Jimly melalui akun Twitternya, JimlyAs.
"Masalah Natuna, Menlu Bu Retno lebih galak ke China daripada dua mantan jenderal, Prabowo dan Luhut," cuit @pakepeci. (okt/rmco)
Redaktur & Reporter : Adek