jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
"Kendalanya adalah data yang tidak lengkap," kata Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).
BACA JUGA: Soal Blusukan, Risma: Demi Allah, Saya Berani Disumpah Tidak Ada Niat Apa pun, Mungkin Besok Mati
Risma menjelaskan pagu anggaran program perlindungan sosial untuk PEN adalah Rp127.208.597.689.480. Realisasinya Rp123.511.780.469.424 atau 97,09 persen.
Perinciannya, pagu bansos sembako Jabodetabek Rp6.758.874.000.000 realisasi Rp6.752.902.598.000 atau 99,91 persen.
BACA JUGA: Arie Kriting dan Indah Menikah, Ernest Prakasa: Orang Mungkin Bertanya-tanya Kenapa mau?
Bansos tunai (BST) pagu anggarannya adalah Rp32.139.126.000.000 realiasinya Rp31.495.060.200.000 atau 98 persen.
Pagu anggaran program keluarga harapan (PKH) Rp 36.713.986.000 realisasi Rp 36.683.018.869.358 atau 99,92 persen.
BACA JUGA: Bu Risma: Suara Saya Sampai Habis, Tiap Hari Saya Marah Pak Soal Itu
Pagu anggaran bansos beras Rp 4.505.850.000.000, realisasinya Rp 4.505.850.000.000 atau 100 persen.
"Program sembako (BPNT) (realisasinya) sebesar 92,92 persen. Beras tunai bagi KPM sembako non-PKH (realisasinya) 99,9 persen," ungkap Bu Risma.
Menurut Risma, persoalan data yang tidak lengkap menjadi PR yang harus dibenahi Kementerian Sosial (Kemensos).
"Jadi, ini sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah melengkapi, karena (persoalannya) tidak terkoneksinya dengan NIK. ini menjadi PR kami," kata Risma.
Menurut Risma, data yang tidak lengkap menyebabkan gagal dalam setting walet dan menyebabkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak bersedia menyalurkan kartu keluarga sejahtera (KKS).
"Minggu ini saya sebetulnya saya konsentrasi di situ," tegas Risma dalam rapat perdananya sebagai mensos tersebut.
Risma menambahkan kurang tercapainya target BST karena kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah penyaluran. "Sehingga memakan waktu lama dan melebihi masa penyaluran," katanya.
Dia pun sudah menyiapkan dan mengatur berbagai strategi supaya penyaluran bansos ke daerah yang sulit bisa dilakukan.
"Termasuk BST, yang setiap bulan, bantuan sembako, yang kita berikan tunai nanti akan kami jelaskan apa yang harus kami lakukan," katanya.
Lebih lanjut Risma menuturkan kendala pelaksanaan bansos sembako Jabodetabek adalah terdapat transporter yang sudah mendapatkan SPPBJ atau surat penunjukan penyedia barang/jasa, tetapi tidak melaksanakan paket sembako tersebut.
Akibatnya, satuan kerja atau satker tidak bisa membayarkan karena tak adanya tagihan sehingga berpengaruh juga terhadap realisasi transporter atau jasa pengangkut.
Risma menambahkan kendala pelaksanaan bansos beras bagi KPM PKH adalah kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa daerah.
"Penundaan penyaluran (zona merah Covid-19, fumigasi, kelangkaan solar).
Kurangnya tenaga angkut muat dan bongkar, dan tidak tersedianya anggaran kemasaan, pengemasan, dan pengiriman sampai KPM," ujarnya.
Risma menuturkan kendala bansos PKH adalah masih adanya KPM yang non-eligible.
Risma memastikan pada 2021 ini dia akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menetapkan parameter untuk kemiskinan.
Risma mengaku sudah berdiskusi dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Indonesia.
"Tahap pertama kami mendengarkan apa yang menjadi parameter tiap daerah," katanya.
Menurut Risma, ke depan akan memberikan parameter khusus untuk kemiskinan. Dia menjelaskan parameter untuk Papua mungkin tidak sama dengan daerah lain.
"Jadi, parameternya akan kami susun lagi bersama-sama," katanya.
Dia berharap bulan ini sudah bisa menetapkan parameter kemiskinan supaya bisa tepat di tiap daerah sehingga tidak semua bisa disamakan.
"Mungkin jumlahnya akan meningkat atau berkurang, tetapi sekali lagi karena memamg kondisi berbeda sehingga parameter berbeda," katanya.
Ia menambahkan tahun ini Kemensos mendapat anggaran Rp 1,4 triliun untuk melalukan perbaikan DTKS.
"Mungkin tidak akan kami gunakan sebesar itu," tegasnya.
Risma mengatakan akan mengajak perguruan tinggi untuk memverifikasi dalam menetapkan parameter kemiskinan.
"Kami butuh ada pihak lain menjamin bahwa itu benar. Perguruan tinggi menjadi quality insurance-nya," kata dia.
Pihaknya juga meminta perguruan tinggi memetakan daerah-daerah yang mungkin tidak sama persis dengan daerah lain.
"Perguruan tinggi akan memberikan masukan," katanya.
Terkait integrasi DTKS dengan kementerian/lembaga lain, Risma memastikan akan berkomunikasi dengan Kemendikbud, Kemenkes, Kemenaker, Kemendes PDTT, Bappenas, dan BKKBN.
"Untuk bersama-sama mengunakan data yang sama sehingga ke depan akan bisa kami petakan, sehingga ke depan bisa menjadi lebih terukur," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa memang yang menjadi perhatian komisinya adalah persoalan DTKS dari berbagai macam program perlindungan sosial. Baik itu PKH, BPNT / kartu sembako, dan BST.
"Saat rapat internal, salah satu yang selalu disampaikan anggota adalah tentang pendataan dan verifikasi data kemiskinan tersebut," kata Ace yang memimpin rapat.
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyatakan usulan melibatkan perguruan tinggi sangat bagus.
Hanya saja, kata Diah, bagaimana peran perguruan tinggi masuk dalam sistem pendataan yang sudah diatur secara normatif di undang-undang harus diperhatikan. "Sehingga terintegrasi dalam sistem undang-undang, nanti pasnya di mana," katanya dalam rapat. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy