jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons serius kondisi masyarakat di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T).
Pasalnya, wilayah tersebut memiliki kendala dalam penyaluran bantuan sosial.
BACA JUGA: Kemensos Salurkan Santunan Korban Meninggal Insiden di Margo City
Eks Wali Kota Surabaya itu menyatakan kesiapannya menandatangani peraturan untuk mempermudah mereka mendapatkan hak-haknya.
Pada pertemuan dengan pemerintah daerah, bank Himbara, dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Bu Risma mendapat gambaran tentang bagaimana sulitnya medan yang harus ditempuh.
BACA JUGA: Anggaran Kemensos TA 2022 Rp 78,2 Triliun Disetujui
Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp 200-600 ribu.
"Bantuannya saja Rp 200 ribu. Ongkosnya sampai Rp 200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," kata Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru (31/8).
BACA JUGA: Komisi VIII DPR Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos
Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Mensos menyatakan faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di daerah 3T terlambat menerima bansos.
"Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," katanya
Kendati demikian, dia akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.
"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan, " ungkap Risma.
Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau.
Pada pertemuan itu, Mensos mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Untuk PKH, Mensos mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.
Kemduian, untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044.
Yakni pada Juli terdapat 3247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2472, dan bulan September sebanyak 2325 kartu.
Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, pangkal persoalan belum tersalurkannya KKS antara lain KKS belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.
Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
"Bank dan pemerintah daerah jemput bola, untuk mempercepat penyaluran bansos atau KKS. Caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke satu titik di ruang terbuka," tegas Tri Rismaharini. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia