jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap puluhan juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Risma mengatakan, pihaknya sudah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima itu.
BACA JUGA: Mensos Risma Datangi KPK
"Sesuai janji saya, April, kami bisa menyelesaikan perbaikan datanya dan hasilnya adalah kemarin sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data. Itu ganda dan sudah kami tidurkan," kata Risma menyampaikan perkembangan pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga telah meminta kepala daerah memberi usulan penerima bansos tambahan.
BACA JUGA: Jokowi Beri Rumah Keluarga Kru KRI Nanggala 402, Mensos Risma Menyantuni Uang
Hasilnya, hanya ada lima juta data yang diusulkan.
"Kami terus menerus menyempurnakan data termasuk dari suku-suku dalam hutan," imbuh Risma.
BACA JUGA: KPK Cegah Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri
Politikus PDIP itu mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial memang penting sebagai upaya mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK.
Dia juga memastikan perbaikan data menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian bansos.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan data ini berpengaruh pada akurasi penyaluran bantuan.
Dia menegaskan, lembaga antirasuah selama ini selalu mendorong agar data masyarakat tidak mampu harus disatukan.
"Jangan sampai ada data selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk penyaluran bansos," kata Alex.
Dia menyinggung, selama ini, ada berbagai data di Kementerian Sosial seperti data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bansos lainnya.
Seharusnya, kata Alex, data ini disatukan jangan terpisah.
"Karena orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan tumpang tindih karena tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerimanya juga ganda," katanya.
Dia mengharapkan bantuan yang dikeluarkan pemerintah diterima dengan pihak-pihak yang berhak.
Alex tidak ingin ada data ganda justru disalahgunakan.
"Itu yang menjadi potensi dan akan kami tertibkan DTKS sehingga datanya akurat dan penyalurannya juga," katanya. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga