Bu Sri Mulyani Punya Pengumuman Penting, Pemda Wajib Menyimak!

Kamis, 08 Desember 2022 – 06:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan catatan khusus kepada pemerintah daerah (pemda) terkait dana anggaran belanja. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan catatan khusus kepada pemerintah daerah (pemda) terkait dana anggaran belanja.

Dia meminta pemda membelanjakan dana yang mengendap di perbankan hingga akhir 2022.

BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Siap Gelontorkan Dana Besar Untuk Energi Andal dan Murah

Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per Oktober 2022 dana pemda di perbankan meningkat sebesar 22,94 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp 226,71 triliun menjadi Rp 278,73 triliun

"Ayo mengeksekusinya, karena biasanya belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangannya. Namun, saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis, tidak juga," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara "Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

BACA JUGA: Sentimen Negatif Bikin Modal Asing Kocar-kacir, Begini Kata Menkeu Sri Mulyani

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan membelanjakan anggaran negara memang bukan merupakan hal yang mudah, lantaran pengeluaran yang dilakukan tak bersifat personal.

Belanja negara termasuk daerah, pastinya memerlukan perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik.

Oleh karena itu, membelanjakan anggaran negara secara benar menjadi tantangan tersendiri di negeri ini.

"Sama halnya seperti mendapatkan penerimaan negara dengan memungut pajak secara adil," ungkap Bendahara Negara itu.

Dia pun mengakui pemda bisa dengan mudah merealisasikan belanja sosial karena sangat cepat dilakukan seusai melakukan pendataan masyarakat.

Belanja pegawai seperti pemberian gaji, tunjangan kinerja, dan lainnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga cenderung cepat, begitu pula dengan belanja barang yang relatif mudah.

Adapun belanja modal membutuhkan perencanaan sebelum realisasinya, khususnya perencanaan terkait satuan kerja, penentuan pihak pengeksekusi, kontrak, pengadaan, hingga melihat secara detail ke lapangan.

"Belanja modal ini butuh turun ke lapangan, karena Bapak Presiden sering menyampaikan kepada kami para menteri bahwa kerja harus detail turun ke lapangan. Para pimpinan daerah pun harus begitu," ujar Sri Mulyani. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler