jpnn.com - JPNN.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.
Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: YLKI: Dalih Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor tak Tepat
“Kami sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik,” ujar Bahlil di Denpasar Bali, Rabu (4/1).
Sebab itu, Hipmi mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.
BACA JUGA: Politikus PG Tolak Pajak Kendaraan Bermotor Naik 100%
“Kami minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya di mana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal,” imbuh Bahlil.
Dia mengatakan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dan pengusaha-pengusaha kader Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan.
BACA JUGA: Penjualan Oke, BMW Siapkan 5 Model Baru
Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap kontraktor lokal terancam tidak dibayar.
“Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya. Bisa di-blacklist nanti dia,” keluhnya.
Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat.
Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Minimnya serapan anggaran, ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah.
Bahlil menuturkan bahwa pemerintah perlu menjaga sisi permintaan (side demand) perekonomian nasional dengan mempercepat belanja modal maupun infrastruktur.
Terlebih lagi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan harga komoditas yang belum pulih.
“Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan. Kalau ekonomi global ya diluar kendali pemerintah. Kalau ini (realisasi anggaran) lepas ya bisa betul juga apa yang JP Morgan bilang bahwa ekonomi kita rapuh, grade-nya diturunkan lagi nanti,” tegas Bahlil.
Dari catatan Hipmi, Presiden pada awal 2016 sudah mengingatkan agar realisasi dan penyerapan anggaran dipercepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Alasannya, kondisi saat ini adalah yang sangat baik, di mana kepercayaan terhadap Indonesia semakin tinggi, investor yang akan masuk antre, dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin stabil.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Repatriasi Mandiri Capai Rp 23 Triliun
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam