jpnn.com - JPNN.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai payung hukum menaikkan tarif beberapa produk pelayanan di sektor kepolisian seperti STNK-BPKB.
Biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mengalami kenaikan lebih dari 100 persen.
BACA JUGA: Politikus PG Tolak Pajak Kendaraan Bermotor Naik 100%
Menurut Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurutnya, kurang tepat.
Sebab STNK, SIM adalah bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.
BACA JUGA: Gerindra: Kenaikan Biaya STNK Menyengsarakan Rakyat
"Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefid. Atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN," kata Tulus melalui siaran persnya, Rabu (4/1).
Kenaikan itu juga kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai detik ini proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB, masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama. Bahkan ada alasan stok blankonya masih kosong.
BACA JUGA: DPR Minta Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Dikaji Ulang
"Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut," tegasnya.
Seharusnya, lanjut Tulus, kenaikan itu juga paralel dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia.
BACA: Siap-siap ya, Pajak Kendaraan Naik 100 Persen
BACA: Politikus PG Tolak Pajak Kendaraan Bermotor Naik 100%
Ini dengan asumsi jika kenaikan itu sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tragedi Zahro Express, Gunung Es Fenomena Ojek Kapal
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam