jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan 46 orang perwakilan nahkoda kapal purse seine, yang tergabung dalam Paguyuban Rukun Santoso dan Paguyuban Nahkoda Trisakti Mulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati di Gedung KKP, Jakarta, Senin (13/8).
Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa persoalan, yakni penempatan Wilayah Pengelolaan Penangkapan (WPP), laporan keuangan maupun laporan kegiatan usaha serta pengurusan surat izin.
BACA JUGA: 5 Hari Lagi, Bu Susi Bakal Menghadap Laut
Susi mengungkapkan, kemungkinan ada kekeliruan pada laporan keuangan yang disusun oleh para pengusaha perikanan.
Susi menilai, dengan terdapatnya kekeliruan laporan keuangan ini, akan berdampak buruk pada penilaian sektor kelautan dan perikanan.
BACA JUGA: Bu Susi Bongkar Rahasia Lalu Zohri
Pasalnya, bantuan kapal terus menerus digelontorkan, bantuan alat tangkap selalu diberikan, akan tetapi hasil produksi perikanannya berbanding terbalik dengan hasil laporan keuangan maupun hasil penangkapan.
“Sekarang semua rugi. Nambah kapal, nambah kapal. Yang tadinya cuma 100 jadi 200, tapi semua laporannya rugi. Nanti saya dituduh lagi,” duga Susi.
BACA JUGA: Bu Susi: Ibu-ibu ke Pasar Jangan Bawa Kresek Lagi
Susi juga menegaskan, bahwa laporan keuangan harus transparan.
“Laporan keuangan atau penghasilan harus transparan. Jangan 2.000 ton tapi dilaporkannya 50 ton,” tukas Susi.
Susi menambahkan, saat ini banyak pihak yang menginginkan kapal asing kembali masuk, sehingga mereka dapat memanfaatkan buruknya laporan keuangan dari pengusaha perikanan.
“Mereka tuh ingin kapal-kapal gede lagi berlayar. Apa kalian mau kapal-kapal yang ukurannya 450GT itu berlayar lagi,” ujarnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Tambang, Bu Susi Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Yessy