jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PB PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) Unifah Rosyidi mengaku tidak senang dengan solusi dari pemerintah agar honorer K2 tua menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui mekanisme tes.
Bu Uni, panggilan akrabnya, mengaku kecewa karena sesungguhnya bukan itu yang diinginkan seluruh guru honorer.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Ketum PB PGRI soal Honorer K2
Namun, dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu merasa, dalam setiap perlobian, harus diambil keputusan yang kira-kira tidak terlalu merugikan. Baginya, ketimbang tidak mendapatkan apa-apa, solusi PPPK itu diterima dulu sebagai tahap awal, paling tidak untuk jangka pendek.
"PB PGRI tidak bisa mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat seluruh honorer K2 dan non K2 jadi PNS. Kami hanya mengusulkan. Bila usulan itu tidak diterima, kami harus cari solusi lain yang bisa menyelamatkan honorer tua," terang Unifah kepada JPNN, Rabu (24/10).
BACA JUGA: Pemerintah tak Punya Skala Prioritas Selesaikan Honorer K2
Dalam perlobian, lanjutnya, ada tingkatan hasil yang diperoleh. Dan, sangat jarang keinginan atau suatu tuntutan dipenuhi semuanya. PB PGRI sudah berusaha meminta untuk diangkat 100 ribu PNS dari guru honorer.
Tuntutan itu diterima tapi ada syaratnya. Harus mengikuti aturan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni, menjadi ASN PNS harus mengikuti aturan baik dari sisi usia dan wajib tes.
BACA JUGA: Jika Serius Pikirkan Honorer K2, Langkah Ini Harus Dilakukan
"Presiden sudah setuju angka 100 ribu. Kemudian diisi dari guru honorer yang memenuhi syarat UU ASN, apakah saya harus paksa presiden untuk mengabulkan permintaan PB PGRI untuk harus seluruh guru tanpa batasan usia? Ya kan tidak mungkin, memangnya PB PGRI itu apa sih. Kami bukan apa-apa di mata pemerintah," tuturnya.
Meski begitu, PB PGRI terus mendekati presiden agar membuat kebijakan yang bisa melindungi guru honorer tua. Saat ini yang paling mungkin adalah PPPK karena tidak ada pembatasan usia. Presiden pun setuju syaratnya dipermudah walaupun tetap harus mengikuti aturan UU ASN.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Ketum PB PGRI soal Honorer K2
BACA JUGA: Said Tuding Ketum PGRI Hambat Honorer K2 jadi PNS
"PB PGRI selalu mengintip isi draft PP PPPK dan ada jalur khusus untuk guru honorer tua. Jadi tidak benar kalau PB PGRI menghambat guru honorer tua jadi PNS. Karena tidak mungkin jadi PNS itu makanya kami mencari kira-kira solusi apa yang bisa menyelamatkan mereka sembari menunggu revisi UU ASN selesai," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Arah Penyelesaian Masalah Honorer K2 Memang Tidak Jelas
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad