jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nurbaitih tidak ikut seleksi calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada Februari 2019.
Namun, dia ikut mendesak pemerintah agar segera menerbitkan NIP dan SK PPPK hasil seleksi tahap pertama itu.
BACA JUGA: Honorer K2 Lulus PPPK Pensiun Sebelum Terima SK dan NIP, Apa Solusinya?
Menurut Nur, SK pengangkatan dan NIP PPPK merupakan kado terindah bagi rekan-rekannya yang sudah dinyatakan lulus seleksi sejak 18 bulan lalu.
Bukan waktu singkat bagi honoror K2 yang lulus PPPK untuk bersabar mendapatkan hak-haknya.
BACA JUGA: Janji Titi dan Hanif kepada Honorer K2 yang Belum Lulus PPPK
Di sisi lain, para pentolan honorer K2 yang lulus PPPK tetap akan memperjuangkan nasib rekan-rekannya yang lain yang belum berstatus ASN.
Asumsinya, bila PPPK tahap I selesai, honorer K2 yang belum terakomodir bisa ikut tes tahap II.
BACA JUGA: Si Cewek Ajak Rinaldi Begituan, DAF Datang Mengaku Suami, Berujung Pembunuhan dan Mutilasi
Sikap kebersamaan ini yang dijaga Nurbaitih, agar honorer K2 yang lulus PPPK dan yang belum, tetap kompak.
Jangan ada lagi yang menilai honoror yang ikut seleksi PPPK sebagai pengkhianat.
"Secara pribadi, saya mengapresiasi Ketum PHK2I Titi Purwaningsih dan Ketua PGHRI Jawa Barat Hanif Darmawan yang tetap komitmen berjuang walaupun nanti NIP dan SK PPPK sudah di tangan," kata Nur, sapaan akrab Nurbaitih kepada JPNN.com, Sabtu (19/9).
Sebagai orang dekat Titi dan memilih tidak ikut PPPK, Nur mengaku tidak membenci honorer K2 yang memilih ikut tes PPPK.
Nur juga tidak mau menghujat Titi yang telah memilih jadi PPPK.
"Di lubuk hati saya paling dalam, demi Allah tidak ada kebencian sama sekali atau mengatakan Bu Titi pengkhianat. Pastinya semua sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Bu Titi atau teman-teman yang ikut PPPK 2019 lalu," tuturnya
Sebagai seorang teman, lanjut guru honorer di salah SD negeri kawasan Cipinang Melayu ini, dia melihat tidak ada perbuahan komitmen Titi dan honorer K2 yang sudah lulus PPPK. Mereka masih terus berjuang di bawah bendera PHK2I.
Itu sebabnya, Nur mengajak seluruh honorer K2 berhenti berdebat dan menghujat Titi serta pengurus lainnya yang ikut PPPK.
"Sudahlah, enggak ada yang perlu diperdebatkan. Mungkin penilaian orang beda tetapi saya saksinya. Enggak ada yang berubah satu pun dari semangat Bu Titi," ucapnya.
Nur lantas menceritakan, dulu di PHK2I ada juga pengurus dari Palembang yang sudah PNS. Sekarang dari Papua Barat Teluk Bintuni juga sudah PNS.
Bahkan di DKI Jakarta yang sudah PNS dari honorer K2, saat ini masih banyak yang berjuang membantu rekan-rekannya yang belum jadi ASN.
"Karena enggak ada aturannya yang menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) dilarang bantu orang lain untuk jadi ASN baik PNS maupun PPPK," imbuhnya.
Nur berpendapat, berjuang itu tidak mesti turun ke jalan. Tidak mesti teriak-teriak. Ada yang bantu doa.
Ada yang bantu melobi bahkan mungkin materi dan juga tenaga.
Dia percaya honorer K2 yang ikut PPPK tahu konsekuensinya. Kalau nanti di jalan tiba tiba revisi UU ASN disahkan dan mereka sudah menyandang PPPK dan ada larangan tidak bisa jadi PNS.
"Saya rasa mereka sudah paham itu," sergahnya.
Dia juga yakin, walaupun status PPPK ada masa perjanjian kerjanya, tetapi tidak semudah itu diberhentikan pemerintah.
Sebagai gambaran, kebijakan presiden membubarkan 18 lembaga dan ada PNS di dalamnya.
Namun, para PNS yanga ada di sana tidak dipensiunkan, melainkan dialihkan ke instansi lain. Sebab, tidak mudah juga memberhentikan orang dengan cepat tanpa ada kesalahan yang dianggap sangat fatal.
"Sudahlah buat apa diributin, buat apa dibenci orang-orang yang memilih PPPK. Justru kita ucapkan selamat buat mereka karena itu bagian rezeki dari mereka yang Allah berikan," saran Nur.
Secara pribadi, Nur menegaskan tidak akan melarang jika kawan-kawannya di DKI Jakarta mau ikut seleksi PPPK. Sebab, dia tidak bisa menjamn apa pun buat kesejahteraan mereka.
Saatnya, lanjut Nur, seluruh honoror K2 lebih semangat lagi menentukan arah perjuangan PHK2I yang sesuai aturan pemerintah. Jangan cuma berjuang dengan koar-koar yang tidak ada hasilnya.
"Bukan saatnya perbedaan itu jadi pertengkaran. Bukan juga permasalahan kecil untuk didebatkan. Sekali lagi selama buat Bu Titi dan kawan-kawan yang sebentar lagi menerima NIP dan SK PPPK. Semoga saya dan kawan-kawan lainnya yang belum PNS atau PPPK segera akan di carikan solusi oleh bapak presiden. Aamiin YRA," pungkasnya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad