jpnn.com - JAKARTA -- Pemerintah hingga saat ini masih menggodok rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberantasan Korupsi yang hendak diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Menurut Seskab Andi Widjajanto untuk rancangan inpres itu pemerintah masih melakukan kajian dalam focus group discussion (FGD).
BACA JUGA: Hanggar Bandara Roboh, DPR Panggil Kemenhub
"Seperti biasa sesuai dengan prosedur kami lakukan kajian. Kajian yang dilakukan FGD antarlintas kementerian yang melibatkan beberapa aparat antikorupsi, Bappenas juga hadir di FGD itu," ujar Andi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, (12/3).
Inpres itu, awalnya akan didominasi oleh pencegahan pemberantasan korupsi di lintas kementerian. Namun, banyak pihak memberi kritik bahwa unsur penindakan pun penting dimasukkan dalam aturan itu.
BACA JUGA: Turki Tahan 16 WNI yang Menghilang
Oleh karena itu, kata Andi, pihaknya saat ini sedang mengkaji masalah penindakan untuk inpres tersebut. Terkait itu, Andi kembali menegaskan bahwa inpres itu tidak melibatkan KPK karena lembaga antikorupsi itu bersifat independen. Bukan di bawah kendali presiden.
"Normalnya inpres itu tidak melibatkan KPK. Ini instruksi presiden pada kementerian dan lembaga. Utama untuk menyesuaikan pencegahan dan penindakan korupsi yang berhubungan dengan program prioritas Presiden Jokowi," sambungnya.
BACA JUGA: Belum Ada Rencana Reshuffle, Menteri Susi Dianggap Paling Top
Inpres ini, kata Andi, dipastikan baru selesai tiga pekan nanti setelah ada revisi draf sesuai dengan kajian dan masukan banyak pihak. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kembali Jadwalkan Periksa Hadi Poernomo
Redaktur : Tim Redaksi