jpnn.com, JAKARTA - Pada era kebebasan berdemokrasi dimana masyarakat diberi kebebasan menyampaikan pendapat. Namun perbedaan pendapat tidak harus meninggalkan sisi silaturahmi yang menjadi ciri masyarakat dan tidak melahirkan perpecahan.
Hal ini mengemuka dalam dialog MPR Rumah Kebangsaan dalam tema Budaya Demokrasi yang digelar Sekretariat Jenderal MPR RI, Rabu (12/10/2017) di Lobby Nusantara V, Kompleks MPR, DPR dan DPD, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Sistem Perencanaan Nasional Model GBHN Terbentur Yuridis
Dialog tersebut menghadirkan Fadly Nurzal sebagai pimpinan PPP MPR RI dan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, Wahidin Ismail.
Menurut Fadly, sebagai anak bangsa kita harus belajar kepada senior terdahulu yang walaupun berbeda pendapat tetap mengutamakan silaturahim. “Walau berbeda pendapat, dalam suatu forum sekalipun mereka tidak terpecah,” katanya.
BACA JUGA: Ketua MPR: Prioritaskan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Berbeda pendapat tapi tetap terjaga silaturahim ini menurut Fadly harus ditularkan kepada generasi berikut. “Lembaga apapun harus memberi ruang politik kepada anak muda. Mereka harus peduli pada politik, untuk melahirkan generasi penerus berkualitas dan memiliki cita-cita,” katanya.
Bagaimana cara membangun demokrasi berkualitas, sementara masyarakat berkotak-kotak dengan pilihan masing-masing, menurut Fadly, kita harus memiliki sensifititas dan silaturahim kuat.
BACA JUGA: Oesman Sapta: Bangsa Indonesia Terancam Penjajahan Modern
“Bangsa ini bisa bekerja sama dan bersilaturahim dengan baik, walaupun berbeda pendapat. Sikap bangsa ini jangan hilang sehingga pada proses regenerasi, anak muda akan mentransformasi seluruh sikap dan budaya dasar ini dan akan menjadi kekayaan budaya,” katanya.
Sementara Wahidin Ismail mengatakan, budaya demokrasi yang dijalankan di Indonesia sudah cukup baik. Ruang yang diberikan kepada masyarakat terbuka lebar kendati yang membatasi hak tersebut yakni, apabila ada hak konstitusional dilanggar maka ada koridor hukumnya. Dan kebebasan ini memiliki aturan main bagi masyarakat, media masa dan antar lembaga.
“Selain merawat kebebasan, ada pula hal dibatasi undang-undang dan pertimbangan agama, moral dan kesantunan,” katanya. Menyinggung soal era sosial media saat ini, menurut Wahidin, tak terpisahkan dari peristiwa politik.
Generasi milenial menurutnya, terbiasa mengutarakan sesuatu lewat sosial media. “Mereka sudah terbiasa dengan tiga layar, layar kaca, layar telepon genggam dan layar komputer,” katanya.
Ia mengingatkan, dengan informasi yang tidak terbendung generasi milenial jangan sampai menjadi manusia yang kehilangan karakter. Dan tetap berpegang pada adanya regulasi UU ITE.
“Pendapat dan kritik harus benar sesuai koridor dalam budaya demokrasi,” ujar Wahidin.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OSO Ajak Mahasiswa Hindari Penyalahgunaan Narkotika
Redaktur & Reporter : Friederich