jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan segera melakukan upaya reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi anggaran, dan konektivitas. Hal itu dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi-JK mengharapkan adanya upaya baru, yang berkaitan dengan efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta sebanyak mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Panglima Berambisi Jadi Lima Besar Negara Pengirim Pasukan PBB
“Misalnya APBN Rp 15 triliun, kalau sekarang bisa untuk membangun lima proyek tapi karena itu jadi stimulus, APBN bisa dipakai di 10 proyek atau lebih," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (29/7).
Adapun urutannya adalah pihak swasta, kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terakhir memakai APBN. Prioritas program kerja Budi lainnya adalah deregulasi peraturan.
BACA JUGA: PENTING! Pesan Laksamana Saat Melepas 173 Jemaah Haji TNI AL 2016
“Saya sedang minta semua eselon 1 untuk menginventarisir, apakah aturan itu sewajarnya ada gunanya atau ada aturan yang sudah tidak perlu lagi sehingga rencana untuk memberikan kesempatan lebih kepada swasta bisa tercapai dengan lebih mudah,” papar Budi.
Yang tak kalah penting menurut Budi adalah pembangunan SDM transportasi. Mengingat SDM Kementerian Perhubungan jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Mensos Tanyakan soal Pemotongan Dana PKH, Simak Jawaban Penerima PKH
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terpidana Korupsi Innospec Jadi Penghuni Baru Lapas Sukamiskin
Redaktur : Tim Redaksi