jpnn.com, JAKARTA - Komandan Tim Komunikasi TKN Budisatrio Djiwandono menegaskan keberpihakan penuh Prabowo-Gibran terhadap upaya konservasi alam di Indonesia.
Dia menyebutkan hal itu tidak hanya wacana, kareba komitmen tersebut tercantum jelas dalam visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut.
BACA JUGA: Dukung Prabowo-Gibran, Papua Center Yakini Indonesia Timur Bakal Lebih Baik
Budisatrio menjelaskan dalam visi misi itu membahas perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, disertai hukuman yang berat yang pada pihak yang melanggar.
“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan dan ekosistem, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh. Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," kata Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/1).
BACA JUGA: Fadli Zon Gelar Rapimnas HKTI, Keputusannya Menangkan Prabowo-Gibran di Tiap Provinsi
Budisatrio yang saat ini menjabat sebagai ketua Panja Penyusunan Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) juga menjelaskan bahwa sikap tegas Prabowo-Gibran akan ditunjukkan dalam penegakan hukum di setiap pelanggaran.
Dia menjelaskan dalam Asta Cita poin dua tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
BACA JUGA: Kaesang Optimistis Prabowo-Gibran Raih 75 Persen di Lampung
"Harus dilakukan agar ada efek jera, dan ini juga selaras dengan revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR," terangnya.
Selain penegakan hukum, Prabowo-Gibran juga akan melakukan usaha pelestarian lingkungan yang dilaksanakan dengan semangat kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat.
“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka ke depannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi, baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan," jelas Pimpinan Komisi IV DPR RI itu.
Budisatrio mencontohkan saat merehabilitasi hutan rusak, Prabowo-Gibran akan menggunakan skema Public Private People Partnership atau PPPP di mana manfaat terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat.
Dia juga menyampaikan upaya untuk melakukan konservasi alam ini sangat penting dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdepan dalam ekonomi hijau.
“Indonesia berkesempatan menjadi negara besar dalam memanfaatkan ekonomi hijau. Untuk itu kita harus melindungi keanekaragaman hayati, flora, dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa," pungkas Budisatrio. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Kenny Kurnia Putra