jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menyentil kepala daerah yang masih mengeluarkan kebijakan publik yang tidak tepat dan lamban. Terutama kebijakan yang seharusnya bisa memberikan nilai-nilai manfaat untuk pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pangan dan investasi di daerah.
Ini disampaikan Presiden saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah(Musrenbangnas RPJM) 2015-2019 di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).
BACA JUGA: Golkar Ingatkan Jokowi Hati-Hati dengan Rini
"Kita sering bilang gemah ripah loh jinawi. Kita negara agraris. Tapi faktanya semuanya kita impor mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dan lain-lain. Padahal ada potensi dan kemampuan untuk swasembada," ujar presiden.
Masalah tersebut, kata dia, terjadi karena tidak adanya kebijakan publik yang bagus. Dia membandingkan Indonesia dengan perkembangan di negara tetangga seperti Singapura, Jepang, dan Korea yang mampu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kuat meski tak punya sumber daya alam.
BACA JUGA: Rini Harus Klarifikasi Larangan Pegawai BUMN Berjilbab dan Berjanggut
"Negara, provinsi, kota, dan kabupaten yang maju tak tergantung dengan SDA yang ada. Ini sering kita agungkan. Punya tambang batubara, gas yang besar. Tapi kalau manajemennya dikerjaan tidak dengan baik justru jadi malapetaka," sambungnya.
Oleh karena itu, ia berharap, Musrenbangnas RPJM 2015-2019 mampu merumuskan kebijakan publik yang baik. Sebab, hal itu akan berguna bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.(flo/jpnn)
BACA JUGA: KPK Periksa Mantan Dirjen Pelayanan Haji dan Umrah
BACA ARTIKEL LAINNYA... FHI Minta Honorer K2 Diberi Afirmasi
Redaktur : Tim Redaksi