jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah meminta pemerintah adil dalam memperlakukan tenaga kesehatan.
Harif mengatakan, pemerintah selama ini hanya mementingkan bidan dan dokter.
BACA JUGA: Data Lagi Guru Honorer K2, Masih Mengajar gak Sih?
"Pemerintah sangat diskriminatif. Bidan dan dokter malah diangkat CPNS. Sedangkan perawat tidak juga diangkat CPNS, malah diberhentikan;" kata Harif , Kamis (15/3).
Harif menilai pemerintah seharusnya juga memprioritaskan perawat.
BACA JUGA: Honorer K2: Pak MenPAN-RB Pura-pura Enggak Tahu Ya?
Sebab, perawat, bidan, dan dokter berada dalam satu ruangan kerja yang sama.
Namun, yang terjadi di lapangan adalah perawat hanya dianggap sebagai tenaga administrasi.
BACA JUGA: 19 Maret, CPNS Terima SK Pengangkatan
Padahal, perawat memiliki tugas yang tidak ringan.
Tidak hanya menangani persalinan, perawat juga memeriksa pasien dari ujung rambut sampai kaki.
"Sangat ironis. Saat PPNI menggenjot mengirim perawat ke mancanegara, di dalam negeri malah perawat tidak dihargai," kata Harif.
Sampai saat ini, dari 926 ribu anggota PPNI, hanya 35 persen yang berstatus PNS. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada Perintah KemenPAN-RB Kumpulkan Data Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad