jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan pengesahan Rancangan Undang-undang Antiterorisme menjadi UU membuktikan DPR tidak pernah menghambat aturan tersebut.
"Terbukti bahwa DPR tidak dalam posisi menghambat," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).
BACA JUGA: Mau Tahu Kata Aman Abdurrahman soal Bom Surabaya? Simak Nih
Hidayat mengatakan dengan UU ini nanti akan dibentuk tim pengawas kerja pemberantasan terorisme supaya berbasiskan hukum, bukan menghadirkan teror baru.
Menurut dia, DPR menyepakati pasal-pasal terkait dengan pemberantasan terorisme dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
BACA JUGA: Pangdam Jaya: Jangan Ada Teroris di Kampus!
Selain itu, juga menjaga adanya upaya yang betul-betul agar pemberantasan terorisme melibatkan semua pihak termasuk TNI.
Dia menambahkan memang awalnya ada dinamika yang terjadi. PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa awalnya tidak setuju dengan alternatif dua definisi terorisme. Namun, ujar Hidayat, PDI Perjuangan, PKB, maupun pemerintah akhirnya menyetujui alternatif dua.
BACA JUGA: Teroris Bikin Gara-Gara, Kehlani Batal Konser di Jakarta
"Karena paka hakikatnya Densus (88 Antiteror Polri) pun yang awalnya tidak setuju motif politik, lalu Kapolri, Panglima TNI dan pemerintah setuju maka saya yakin Densus harus ikut melaksanakan kesepakatan ini," katanya.
Dia mengapresiasi sikap legawa pemerintah. Menurut Hidayat, semua memahami bahwa ada beda antara kejahatan kriminal biasa dengan terorisme.
"Sama-sama bawa bom belum tentu semuanya terorisme. Dititipi bom tapi dia tidak tahu, apakah teroris? Kan belum tentu," katanya.
Karena itu, Hidayat berujar, motif politik dalam definisi terorisme sangat penting agar tidak terjadi generalisasi bahwa setiap kehahatan adalah terorisme. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dentuman Keras di Sela Sidang Aman Tak Timbulkan Korban
Redaktur : Tim Redaksi