"Kami telah menyelidiki carut-marutnya data pemilih dan menyerahkannya ke Panwaslu DKI untuk ditindaklanjuti," ujar Mustofa, Ketua P3I, usai bertemu dengan Panwaslu DKI.
Mustofa mengatakan, ada 7 fakta terkait masalah di DPS tersebut. Yakni, terdapat 151.959 nomor induk kependudukan (NIK) ganda yang digunakan dalam DPS KPUD. Kemudian, terdapat 4.152 NIK kosong warga yang berusia lebih dari 17 tahun terdaftar di DPS KPUD. Lalu, terdapat 80.297 NIK luar Jakarta yang diakui sebagai DPS Jakarta.
Selanjutnya, terdapat 327.040 NIK yang memiliki nama dan tanggal lahir yang sama yang disebar antar kelurahan, kecamatan, maupun kotamadya, dan 104.695 NIK yang memiliki kepenulisan nama tidak standar. "Bahkan ejaan di nama diberi spasi antar huruf," ujarnya.
Lebih lanjut ungkap Mustofa, terdapat 31.500 NIK yang bodong atau tidak bisa ditelusuri melalui situs KPUD. Kemudian, terdapat 248.000 NIK yang diduga pemilihnya telah pindah kota, mati, dan lainnya yang belum terkonsolidasi dalam data DPS KPUD.
"Ini hanya data sementara. Kami sangat yakin akan sampai 1,4 juta pemilih fiktif. Kita mengamati baru 42 kecamatan. Kami bisa menyimpulkan kesalahan tertinggi di antaranya di daerah Cakung, Cilincing, Tanjung priok, dan Kalideres," tutur Mustofa.
Ketua Pokja Pencalonan KPUD DKI Jakarta, Jamaluddin Hasyim mengapresiasi langkah Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) yang telah memberikan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) fiktif ke Panwaslu hari ini. "Mereka (P3I) bertanggungjawab hari ini. Saya cabut kalimat tidak gentle," tandasnya.
Sementara itu, dugaan ada 1,4 juta pemilih fiktif dibantah oleh KPU DKI. Lembaga penyelenggara pemilu di ibu kota hari ini (23/5) bakal membuka data pemilih. Tim sukses pasangan calon dan Panwaslu DKI Jakarta juga akan diundang.
Untuk diketahui, KPU DKI mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dukcapil DKI Jakarta sebanyak 7.545.989 pemilih. Adapun setelah dimuktahirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara jumlah pemilih menjadi 7.044.991 jiwa. Proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2011. Yakni memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan data pemilu terakhir.
"Rekomendasi dari panwas, kami diminta untuk buka data pemilih, sudah kita lakukan. Hari Rabu tim pasangan calon kita undang untuk sama-sama melihat daftar pemilih sementara. Kami akan bersihkan jika ada data-data fiktif tersebut," ujar anggota KPU DKI Jakarta yang membidangi data pemilih, Aminullah, Selasa (22/5). "Kalau 1,4 juta jiwa yang disebut-sebut fiktif ada, akan kita hapus. Nanti malam akan kita bersihkan," imbuhnya.
Aminullah menambahkan, pihaknya juga akan mengundang Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Mereka juga diminta untuk membawa data penduduk. "Jika ada NIK ganda dan identik, dukcapil kita undang supaya membawa data itu," terang Aminullah.
Lebih lanjut dia mengatakan, proses perbaikan data pemilih belum tertutup. Pihaknya masih memungkinkan untuk mencoret warga yang dianggap pemilih fiktif. Serta menambah warga DKI Jakarta yang belum masuk daftar pemilih. Adapun perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan pada 26 Mei mendatang. (wok/rul/pes/dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Video Porno, BK Cari Ahli IT Lagi
Redaktur : Tim Redaksi