JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Surrahman Hidayat mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan buku pelajaran. Cara itu dilakukan untuk menghindari adanya konten pornografi dalam buka pelajaran.
"Kemendikbud harus segera perbaiki alur penerbitan buku pelajaran dengan ketat dengan pengawasan ekstra karena membahayakan bagi para siswa," ujar Surrahman di Jakarta, Kamis (11/7).
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS itu berharap Kemendikbud beserta BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan Puskurbuk (Pusat Kurikulum Perbukuan) segera berkoordinasi dan melakukan evaluasi secara cermat dan detil.
"Supaya segera diketahui di mana letak kesalahan proses, sehingga kasus seperti ini selalu terjadi berulang-ulang dan harus ada sanksi yang tegas atas keteledoran semacam itu," ucap Surrahman.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh mengatakan, subtansi buku pelajaran harus dikendalikan oleh pusat. Cara itu dilakukan untuk menghindari adanya konten negatif dalam buku itu.
Sebab lanjut Nuh, tidak selamanya publik memiliki kemauan baik dan tidak memahami betul falsafah pendidikan sehingga mereka memasukan unsur porno dalam konten buku mata pelajaran.
"Akhirnya ada saja taruhlah kasus Bang Maman Bang Mimin misalkan. Jadi buku subtansinya itu disiapkan di pusat karena kita bisa ngontrol. Isinya yang kita pegang, kalau yang tidak bagus dihentikan saja," ujar Nuh.
Dia menerangkan, buku pelajaran yang berisi konten porno harus ditarik dari peredaran. "Kalau buku itu terbukti keluar dari kaidah-kaidah pendidikan ya harus segera ditarik," kata Nuh. (gil/jpnn)
"Kemendikbud harus segera perbaiki alur penerbitan buku pelajaran dengan ketat dengan pengawasan ekstra karena membahayakan bagi para siswa," ujar Surrahman di Jakarta, Kamis (11/7).
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS itu berharap Kemendikbud beserta BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan Puskurbuk (Pusat Kurikulum Perbukuan) segera berkoordinasi dan melakukan evaluasi secara cermat dan detil.
"Supaya segera diketahui di mana letak kesalahan proses, sehingga kasus seperti ini selalu terjadi berulang-ulang dan harus ada sanksi yang tegas atas keteledoran semacam itu," ucap Surrahman.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh mengatakan, subtansi buku pelajaran harus dikendalikan oleh pusat. Cara itu dilakukan untuk menghindari adanya konten negatif dalam buku itu.
Sebab lanjut Nuh, tidak selamanya publik memiliki kemauan baik dan tidak memahami betul falsafah pendidikan sehingga mereka memasukan unsur porno dalam konten buku mata pelajaran.
"Akhirnya ada saja taruhlah kasus Bang Maman Bang Mimin misalkan. Jadi buku subtansinya itu disiapkan di pusat karena kita bisa ngontrol. Isinya yang kita pegang, kalau yang tidak bagus dihentikan saja," ujar Nuh.
Dia menerangkan, buku pelajaran yang berisi konten porno harus ditarik dari peredaran. "Kalau buku itu terbukti keluar dari kaidah-kaidah pendidikan ya harus segera ditarik," kata Nuh. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Federasi Guru Akan Somasi Kemdikbud
Redaktur : Tim Redaksi