jpnn.com, JAKARTA - Party Watch (Parwa) Institute menggelar kegiatan bedah Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat Vs Daulat Parpol karya Fahri Hamzah. Kegiatan ini digelar di Rocketz Café, The Nyaman Hotel, Tebet, Jakarta.
Dalam kegiatan itu, Fahri selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan bahwa buku putih ini adalah buku terakhirnya ketika masih sebagai anggota DPR RI.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Siap Berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka
Menurut Fahri, buku putih itu ada maknanya dan pada akhirnya nanti yang dihadapi sebagai negara demokrasi adalah masa depan daulat rakyat di tengah kegagalan partai politik untuk mengindentifikasi perannya secara baik.
Dalam buku tersebut kental dengan pertengkaran antara politik dirinya dengan teman-teman di PKS yang melahirkan Gerakan Arah Baru Indonesia dan kemudian lahirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Memuji Jenderal Listyo Sigit, Menyodorkan 3 Skenario
“Alhamdulillah Gelora sudah ada di 34 Provinsi, 514 kabupaten kota lengkap dan April ini insyaallah 100 persen kecamatan sekitar 8000-an kecamatan, sekarang kita masuk desa," ujar Fahri dalam siaran persnya, Sabtu (1/5).
Mantan kader PKS ini menjelaskan kenapa harus ada buku putih tersebut, supaya masyarakat tahu dimana kita berada sekarang dalam sekian tahun berdemokrasi, dan mengejar mimpi kita dengan cara-cara demokratis, membangun negara demokratis dan menghendaki demokrasi menjadi platform dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Partai Gelora Menjadikan Isu Lingkungan Sebagai Agenda Perjuangan
“Ke depan, kita harus membangun sistem partai politik yang sehat, modern dan terbuka menuju demokrasi Indonesia yang semakin dewasa," kata dia.
Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Margarito Kamis menegaskan jika dicek baik-baik sejarah rule of law dan sejarah partai, tidak ada partai berdaulat, yang berdaulat itu adalah anggota karena bukan partai yang melahirkan orang-orang, tapi orang-oranglah yang melahirkan partai.
Darimana ceritanya partai memiliki kedaulatan, menurutnya, daulat ada di anggota, apalagi didalam kehidupan bernegara, anggota yang ada dalam DPR dipilih oleh rakyat.
“Itu sebabnya sebagian negara demokratik itu cara menarik anggota DPR itu hanya dengan semacam pemilu lagi, hanya bisa ditarik oleh rakyat yang memilihnya," kata dia.
Sementara itu, Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, mengungkapkan bahwa seorang Fahri Hamzah adalah marketer.
"Apapun istilahnya dia seorang marketer, ketika dia terlibat dalam sebuah konflik baik yang sifatnya personal, internal partai atau perbedaan pandangan, wacananya sering kali pro-kontra dan bergeser menjadi sebuah isu yang ada dipanggung nasional," kata dia.
Dia menambahkan, seorang Fahri Hamzah ketika sering kali dulu bertengkar dengan seorang Johan Budi, rating Tv One pasti tinggi, tapi kemudian dari situ lahir banyak perdebadan diksusi mengenai KPK yang selama ini tenggelam oleh arus populisme bahwa KPK tidak boleh salah.
“Itu kita harus akui. Sama seperti apa dalam buku ini, kalau orang mengatakan dari sudut marketing, akan bilang jago nih Fahri Hamzah," kata dia. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan